MATARAM — Sebanyak 330 kolam ikan darat yang tersebar di berbagai balai benih ikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dikelola dengan pola baru. Pemerintah provinsi mendorong pengelolaan aset seluas hampir 15 hektare itu melalui sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Mengapa Skema BLUD Dipilih untuk Kolam Ikan Milik Daerah?
Kepala DKP NTB, H. Muslim, menilai pola konvensional yang sepenuhnya bergantung pada pembiayaan APBD membuat pengelolaan aset tidak maksimal. Sistem BLUD dinilai mampu memberikan fleksibilitas bagi unit pelaksana teknis (UPT) untuk lebih mandiri.
"Kenapa BLUD kita dorong? Karena fleksibilitasnya. Kita punya sekitar 330 kolam di balai benih ikan dengan luas hampir 15 hektare tersebar di NTB. Kalau dikelola dengan pola biasa, sehatnya tidak maksimal," ujar Muslim.
Dampak bagi Pelayanan Publik dan Daya Saing Usaha
Melalui skema ini, UPT perikanan tidak perlu lagi menunggu pencairan anggaran daerah untuk mengembangkan usaha. Muslim menjelaskan, pola tersebut memberikan keleluasaan dalam pengembangan usaha sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau dimandirikan tanpa menggantungkan pembiayaan APBD melalui sistem BLUD, layanan publik bisa lebih cepat, pengembangan usaha lebih leluasa, dan lebih kompetitif," katanya.
Mutiara Masih Jadi Sektor Unggulan Investasi di NTB
Selain benih ikan air tawar, budidaya siput mutiara menjadi salah satu komoditas unggulan yang dikembangkan di UPTD perikanan NTB. Muslim menyebut sektor ini masih menjadi magnet investasi meskipun sempat mengalami dinamika usaha.
Saat ini, terdapat lebih dari 20 perusahaan budidaya mutiara yang masih aktif beroperasi di NTB. Beberapa perusahaan lama memang ada yang berhenti, namun perusahaan baru juga mulai masuk berinvestasi.
"Ada yang tutup, tapi ada juga yang baru masuk. Sekarang masih ada sekitar 20 lebih perusahaan yang eksis," ujarnya.
Target Penguatan Kelembagaan Perikanan ke Depan
Muslim optimistis, penguatan kelembagaan berbasis BLUD menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas budidaya perikanan. Kebijakan ini diharapkan bisa memperkuat investasi kelautan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir dan pembudidaya di NTB.
