SUMBARA BARAT — Angka Rp3,13 juta itu disepakati dalam sosialisasi UMK 2026 yang digelar di Killa Balad Resto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, pada Rabu (20/5/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang penguatan pemahaman perusahaan dan pekerja terhadap aturan pengupahan serta kewajiban kepesertaan BPJS.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat, Slamet Riadi, menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah disebut tengah mendorong pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mencetak tenaga kerja unggul dan berdaya saing.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sumbawa, Ni Luh Putu Martini, memaparkan lima program utama yang wajib diikuti perusahaan. Meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Peserta juga diperkenalkan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) untuk akses digital.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, M. Zainuddin, mengingatkan sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja dan keluarganya. Program JKN mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif.
Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi NTB, Samsudduha, menjelaskan setiap pekerja berhak mendapat penghidupan layak. Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah sesuai kemampuan perusahaan serta produktivitas, dan tidak boleh membayar di bawah ketentuan minimum.
Mariatun Kiptiah dari Disnakertrans Provinsi NTB memaparkan tahapan penyusunan Peraturan Perusahaan. Aturan tertulis ini mewajibkan perusahaan dengan minimal 10 pekerja untuk memiliki dokumen yang mengatur hak, kewajiban, dan tata tertib kerja.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berharap kegiatan ini membangun pemahaman bersama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Tujuannya menciptakan hubungan industrial yang harmonis sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di daerah dengan UMK tertinggi se-NTB tersebut.