SUMBAWA BESAR — Aktivitas ilegal di kawasan hutan Sumbawa belum sepenuhnya padam. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, mengungkapkan masih ada laporan pembalakan liar di Kecamatan Alas, Batulanteh, dan Lenangguar. Temuan paling anyar terjadi di Batulanteh, di mana tim satgas mendapati ekskavator yang sudah dipasangi garis polisi justru berpindah tempat.
“Hasil pengecekan terbaru, ditemukan perpindahan ekskavator yang sebelumnya dipasangi garis polisi,” kata Bupati saat memimpin rapat evaluasi, Senin lalu.
Pemerintah daerah tidak tinggal diam. Jarot memberikan ultimatum kepada pemilik alat berat tersebut untuk menurunkan ekskavator secara mandiri dalam waktu dua hari ke depan. Jika tidak ada respons, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama mekanik yang ditunjuk akan melakukan modifikasi kunci.
“Pemerintah berkomitmen untuk memberantas praktik illegal logging dan memperkuat upaya perlindungan kawasan hutan demi masa depan yang lebih asri,” tegasnya.
Langkah lain yang disiapkan adalah memastikan kayu hasil pembalakan liar tidak memiliki nilai ekonomis. Bupati memerintahkan agar kayu yang telah diamankan dicacah menjadi potongan kecil sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali. Kebijakan ini diambil untuk memberikan efek jera kepada para pelaku.
Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum sepakat memperkuat penindakan di lapangan. Tim Satgas perlindungan dan pengamanan hutan yang sudah berjalan hampir satu tahun akan terus dioptimalkan.
Di tengah penindakan, program Sumbawa Hijau Lestari tetap menjadi prioritas. Program ini difokuskan pada dua langkah utama: menjaga kawasan hutan yang masih lestari dan memulihkan kawasan rusak melalui penghijauan. Sejauh ini, kegiatan Safari Menanam telah dilakukan di 13 titik pada 11 kecamatan dengan tingkat pertumbuhan tanaman yang dinilai cukup baik.
Pemerintah juga akan membangun pagar pengaman di tiga lokasi prioritas, yaitu Beringin Sila, Kapasari, dan Bendungan Gapit. Jarot meminta Bapperida bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pihak kecamatan segera melakukan penetapan dan pematokan batas lokasi.
“Pastikan tidak memasuki lahan milik masyarakat,” ujarnya.