MATARAM — Bank Indonesia (BI) bersama TNI Angkatan Laut menggelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Nusa Tenggara Barat pada 18 hingga 24 Mei 2026. Ekspedisi ini membawa modal kerja Rp8,34 miliar untuk memastikan ketersediaan uang layak edar di lima pulau 3T.
Lima pulau yang disisir menggunakan Kapal Perang KRI Pulau Rimau-724 itu meliputi Pulau Moyo, Pusu Langgudu, Medang, Maringkik, dan Gili Gede. Wilayah-wilayah ini dipilih karena keterbatasan akses perbankan dan tingginya kebutuhan uang tunai.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, menyatakan bahwa serapan uang oleh warga dan perbankan setempat mencapai 100 persen. "Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap uang Rupiah layak edar di wilayah kepulauan masih sangat tinggi," ujar Hario dalam rilis persnya.
Nilai modal kerja tahun ini tercatat naik 3,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain penukaran uang, Tim ERB yang melibatkan 14 personel dari berbagai satuan kerja BI se-Indonesia juga menggelar edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah kepada pelajar, guru, dan masyarakat umum. Edukasi mencakup metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) untuk mengenali keaslian uang.
Perjalanan tim tidak mudah. Saat hendak menjangkau Desa Pusu Langgudu di pesisir selatan Kabupaten Bima, gelombang laut mengganas hingga ketinggian lebih dari 4 meter. KRI Pulau Rimau-724 tidak dapat merapat ke bibir pantai demi keselamatan personel dan logistik.
Tim ERB kemudian mengalihkan rute melalui jalur darat ekstrem dari Pelabuhan Bima. Mereka menempuh jarak 65 kilometer selama 5 jam menggunakan dump truck. Medan berbukit, berbatu, dan rusak parah sepanjang 20 kilometer terakhir menjadi tantangan tersendiri. Total perjalanan darat pulang-pergi memakan waktu 10 jam dengan jarak 130 kilometer.
Provinsi NTB didominasi lautan hingga 92,4 persen dengan total 395 gugusan pulau. Wilayah ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga kehadiran layanan kas BI menjadi krusial. "Keberadaan layanan kas Bank Indonesia menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran transaksi ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan Rupiah di wilayah kepulauan," pungkas Hario.