MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, membuka Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Aula Hotel Grand Madani, Mataram, Senin (25/5). Rapat ini mengusung tema “Desa Berdaya untuk Pengentasan Kemiskinan melalui Ketahanan Pangan, Kelestarian Hutan, dan Pariwisata Kelas Dunia”.
Menurut Gubernur, total anggaran yang berputar di tingkat desa tahun ini diperkirakan melebihi Rp 500 miliar jika digabung dengan program organisasi perangkat daerah (OPD) dan dukungan pihak lain.
Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Gubernur menekankan bahwa desa tidak boleh lagi menjadi objek pembangunan. “Saya percaya upaya membangun bangsa harus dimulai dari titik paling bawah, yaitu desa. Kalau desa maju, maka daerah dan negara juga akan maju,” ujarnya.
Ia menyoroti selama ini banyak program bantuan pemerintah, NGO internasional, hingga swasta masuk ke desa tetapi belum berdampak signifikan. “Tidak ada yang mengorkestrasi. Karena itu pemerintah provinsi hadir untuk memastikan semua program bergerak dalam satu arah,” tegasnya.
Validasi Data Kemiskinan dan Pemetaan Persoalan Desa
Melalui Program Desa Berdaya Tematik, Pemprov NTB akan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Langkah ini bertujuan memetakan persoalan spesifik di setiap desa dan menghubungkan berbagai sumber bantuan agar lebih tepat sasaran.
Program ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengembangkan potensi pariwisata desa berbasis kekuatan lokal masing-masing wilayah.
Tekanan Fiskal Tak Mengubah Prioritas
Gubernur mengakui kapasitas fiskal NTB mengalami tekanan akibat penurunan transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah. Meski demikian, Program Desa Berdaya Tematik tetap menjadi prioritas pembangunan.
“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini ikhtiar membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari desa agar pertumbuhan daerah lebih inklusif,” katanya.
Kepala Desa Diminta Kelola Anggaran Secara Amanah
Gubernur mengingatkan para kepala desa dan lurah agar mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi jangka panjang. Ia mencontohkan dana Rp 300 juta jika diorkestrasi dengan baik dampaknya bisa lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa.
“Tunjukkan bahwa desa-desa di NTB mampu mengelola program dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
