MATARAM — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Dr. Wahyudin, mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah yang berkepanjangan justru menjadi cermin bagi struktur ekonomi daerah. Sepanjang Mei 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB mencatat total nilai ekspor mencapai US$6.006.989,75 dari 23 Surat Keterangan Asal (SKA). Dari angka tersebut, komoditas anode dan cathode dari sektor smelter mendominasi dengan nilai US$5,29 juta yang dikirim ke Tiongkok.
“Ekspor kita yang paling besar masih ditopang tambang dan hasil smelter. Memang sudah ada ekspor non-tambang seperti udang, tuna, mutiara dan beberapa produk lainnya, tetapi nilainya masih belum besar,” ujar Wahyudin kepada Suara NTB.
Menurut Wahyudin, dengan kurs dolar yang hampir menyentuh Rp18.000, setiap transaksi ekspor seharusnya memberikan penerimaan rupiah yang jauh lebih besar bagi pelaku usaha. “Kalau ekspor non-tambang bisa ditingkatkan, tentu kita mendapatkan manfaat dari pelemahan rupiah ini,” katanya. Ia bahkan menegaskan bahwa NTB secara kolektif tengah mengalami kerugian karena gagal memanfaatkan momentum.
“Kalau situasi seperti ini tidak dimanfaatkan, sebenarnya kita rugi. Karena ada peluang mendapatkan nilai rupiah yang lebih besar dari ekspor,” tegas Wahyudin.
BPS NTB mengakui bahwa upaya mendorong ekspor non-tambang bukan perkara mudah. Salah satu kendala utama yang membelenggu pelaku usaha lokal adalah persoalan standar kualitas produk dan pengemasan. “Untuk ekspor itu ada syarat-syarat tertentu. Tidak bisa sembarang ekspor. Ada standar kualitas, ada standar pengemasan dan berbagai ketentuan lainnya yang harus dipenuhi agar produk kita diterima di pasar internasional,” jelas Wahyudin.
Ia juga menyoroti minimnya diversifikasi produk. Komoditas yang diekspor masih monoton: mutiara, udang, dan tuna. Produk industri kreatif seperti kain tenun dan kain tradisional NTB dinilai sangat potensial, namun belum mampu menembus pasar ekspor secara signifikan. “Yang masih dicari adalah celah permintaan atau demand di luar negeri. Apakah ada pasar yang membutuhkan produk-produk kita dan bagaimana memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Ini yang masih menjadi pekerjaan rumah,” ujarnya.
Wahyudin mengaku telah menyampaikan temuan ini langsung ke Disperindag NTB dan para pengusaha. Ia mendorong agar lebih banyak komoditas unggulan daerah didorong ke pasar internasional. “Kayak kain tenun kita juga, sudah potensial ekspor itu. Jangan hanya dijual di dalam negeri, supaya bisa mendapatkan manfaat dari nilai tukar yang sekarang,” katanya.
Data BPS menunjukkan bahwa tanpa terobosan serius dalam perluasan pasar dan peningkatan standar produk, NTB akan terus tertinggal memanfaatkan fluktuasi kurs yang seharusnya menguntungkan. Pemerintah daerah kini dituntut untuk bergerak lebih cepat, tidak hanya dalam mendorong produksi, tetapi juga membuka akses pasar dan membenahi kualitas produk agar layak ekspor.