MATARAM — Di tengah derasnya aliran kredit program pemerintah yang mencapai Rp 2,1 triliun di Nusa Tenggara Barat, satu skema pembiayaan justru sepi peminat. Subsidi Resi Gudang (SRG), yang dirancang khusus untuk petani agar tidak rugi saat harga komoditas anjlok, belum dimanfaatkan sama sekali oleh pelaku usaha di daerah ini.
Kepala Kanwil DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun debitur yang mengakses fasilitas tersebut. "Di NTB, menurut data kami belum ada yang memanfaatkan skema subsidi resi gudang," ujarnya.
Padahal, sistem ini menawarkan kemudahan yang tidak dimiliki kredit konvensional. Petani cukup menyimpan hasil panennya di gudang berstandar. Dokumen bukti kepemilikan atau resi gudang yang terbit kemudian bisa dijadikan agunan tunggal untuk mencairkan kredit modal kerja. Tidak perlu menjaminkan sertifikat tanah atau kendaraan.
Fasilitas yang ditawarkan pemerintah dalam skema SRG ini sangat kompetitif. Plafon pinjaman mencapai Rp 500 juta per debitur. Beban bunga yang harus dibayar hanya 6 persen per tahun karena pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5,5 persen per tahun.
Tenor pinjaman pun fleksibel, maksimal 12 bulan, disesuaikan dengan masa jatuh tempo resi gudang. Skema ini dinilai menjadi solusi konkret bagi petani saat harga komoditas jatuh di musim panen raya. Hasil pertanian bisa disimpan, sementara kebutuhan modal tetap terpenuhi.
Data DJPb menunjukkan, karakter ekonomi NTB sangat kental dengan aktivitas agraris dan logistik perdagangan. Sektor ini menyumbang 72,2 persen dari total dana pembiayaan strategis, seperti KUR Supermikro, Mikro, Kecil, kredit Alsintan, hingga UMi/UMi Pro.
Namun, tingginya pembiayaan di sektor pertanian itu belum diimbangi dengan pemanfaatan SRG. Sebaran penyaluran kredit di NTB masih didominasi Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Sementara Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat mencatat rata-rata penyaluran per debitur yang tinggi, mengindikasikan perputaran usaha yang lebih padat modal.
DJPb NTB berharap sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pengelola gudang segera ditingkatkan. Tujuannya membangun ekosistem pergudangan yang terstandarisasi. Dengan masifnya literasi mengenai resi gudang, sektor agraris NTB diharapkan tidak hanya bergantung pada KUR konvensional. Petani bisa mengoptimalkan SRG demi menjaga stabilitas harga komoditas dan kesejahteraan pascapanen.