MATARAM — Rapat paripurna DPRD Kota Mataram, Senin (29/6), menjadi ajang penyampaian pandangan umum seluruh fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mendapat apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, catatan kritis mengalir deras, terutama soal pengelolaan anggaran yang dinilai belum optimal.
Data yang disampaikan dalam rapat menunjukkan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,98 triliun atau 103,65 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun tercatat meningkat. Akan tetapi, realisasi belanja daerah baru mencapai 91,35 persen, menyisakan SiLPA sekitar Rp249 miliar.
Fraksi Gerindra, PDIP, PKS, Golkar, Demokrat, PPP, NasDem, dan Amanah Nurani Bangsa sepakat menilai SiLPA sebesar itu menjadi indikator perencanaan dan pelaksanaan program yang belum maksimal. Mereka mendesak Pemkot Mataram memaparkan penyebab rendahnya serapan anggaran dan memastikan sisa dana itu dialokasikan untuk program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Meski PAD meningkat, fraksi-fraksi meminta pemerintah menjelaskan lonjakan retribusi daerah yang terjadi pada 2025. Dorongan untuk terus mengoptimalkan potensi pendapatan disuarakan, namun dengan catatan: jangan sampai membebani masyarakat atau pelaku usaha. Fraksi Amanah Nurani Bangsa secara spesifik mendorong pembenahan pengelolaan parkir tepi jalan demi meningkatkan retribusi daerah.
Setiap fraksi membawa isu spesifik ke meja paripurna. PKS menyoroti persoalan sampah, penguatan UMKM, pemerataan pendidikan, serta perlindungan perempuan dan anak. PPP meminta percepatan penanganan banjir dan infrastruktur dasar.
PDIP menyoroti transparansi pengelolaan aset daerah, termasuk tindak lanjut temuan BPK terkait Mataram Mall dan tingginya belanja pegawai. Gerindra mendorong penataan perizinan usaha, pengawasan rumah kos yang beralih fungsi jadi penginapan, serta perlindungan kawasan suci. Demokrat meminta evaluasi kinerja BUMD dan pengelolaan aset daerah.
Fraksi NasDem menekankan efektivitas serapan anggaran dan optimalisasi sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal. Sementara itu, Fraksi Amanah Nurani Bangsa secara khusus meminta penindakan tegas atas temuan BPK pada proyek pembangunan Kantor Wali Kota Mataram, serta memprioritaskan penanganan abrasi dan mitigasi bencana di kawasan Pantai Ampenan.
Kesepakatan menerima Raperda ini membuka jalan bagi pembahasan lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku. DPRD berharap proses berikutnya menghasilkan rekomendasi yang memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan setiap rupiah APBD 2025 benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Mataram.