PRAYA — Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, Senin (27/7), meninjau langsung tiga desa di Lombok Tengah: Desa Pandan Indah, Desa Mangkung, dan Desa Sengkol. Dalam kunjungan itu, ia memastikan bantuan Program Desa Berdaya Transformatif tepat sasaran.
“Tak boleh ada yang tertinggal,” tegas Miq Iqbal, sapaan akrabnya, merujuk pada prinsip no one left behind yang menjadi pijakan Pemprov NTB.
Dari total Rp3 miliar, sebanyak 350 kepala keluarga di dua desa mendapat modal usaha. Besaran dan jenis bantuan disesuaikan potensi masing-masing keluarga: perdagangan, pengolahan pangan, hingga peternakan unggas.
Penyaluran dilakukan secara fleksibel—melalui pemerintah desa maupun langsung ke keluarga penerima manfaat. Tujuannya, bantuan mendorong lahirnya usaha produktif, bukan sekadar konsumtif.
Khusus di Desa Mangkung, 380 calon keluarga penerima manfaat juga menerima paket kebutuhan dasar: kasur, selimut, pakaian, beras, gula, minyak goreng, dan mi instan.
Kepala Desa Sengkol, Satria Wijaya Sarap, mengatakan desanya menerima tiga bentuk dukungan dari Pemprov NTB sepanjang 2026. Pertama, bantuan CSR Bank NTB Syariah Rp100 juta untuk Masjid Raudhatul Maujud. Kedua, revitalisasi Pasar Tradisional Sengkol senilai Rp400 juta. Ketiga, Rp300 juta melalui Program Desa Berdaya.
Dana desa berdaya itu dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur yang dikelola 55 anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di Dusun Bonglanda. “Program ini kami arahkan untuk usaha yang berkelanjutan. Pengelolaannya dilakukan oleh KWT karena dinilai lebih akuntabel,” ujar Satria.
Pemprov NTB juga bergerak cepat menghadapi ancaman kekeringan yang setiap tahun melanda Lombok Selatan. Bersama BNPB, asesmen pembangunan sumur bor tengah dilakukan di sejumlah titik rawan di Lombok Selatan dan Sumbawa Selatan.
Sementara proses asesmen berjalan, armada mobil tangki milik Dinas Sosial, BPBD, dan Biro Umum telah disiagakan untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak.
Di sisi lain, perbaikan infrastruktur pengendali banjir juga dipercepat. Bersama Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemprov memperbaiki check dam yang rusak, merencanakan peninggian elevasi jembatan lama, dan pembangunan tanggul pengaman sungai.
Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) ditargetkan minimal enam unit selesai dalam sepekan. Untuk mendukung pertumbuhan kawasan Mandalika, Pemprov juga mengalokasikan anggaran revitalisasi Pasar Kuta dan penguatan layanan RS Mandalika sebagai rumah sakit penunjang pariwisata.
Menjelang MotoGP Mandalika, Kepala Desa Sengkol menyampaikan komitmen masyarakat menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan. Desa setempat juga mengusulkan perbaikan lapangan olahraga seluas satu hektare dan renovasi gedung serbaguna desa.