MATARAM — Pemandangan lengang menyambut siapa pun yang datang ke SMPN 18 Mataram. Bukan karena bangunan rusak atau tak layak pakai, melainkan karena jumlah siswa yang sangat minim. Sekolah yang terletak di Kelurahan Ampenan Selatan ini saat ini hanya memiliki 29 siswa untuk tiga tingkat kelas, dari VII hingga IX.
Pada tahun ajaran 2026/2027, jumlah siswa baru yang mendaftar hanya 15 orang. Rinciannya, tujuh siswa melalui jalur afirmasi, enam siswa jalur domisili, dan dua siswa jalur prestasi. Angka ini sangat kontras dengan kapasitas sekolah yang masih cukup memadai, termasuk ruang komputer dan lahan luas yang bisa dikembangkan.
Wakil Kepala SMPN 18 Mataram, Adi Sanjaya, membenarkan kondisi ini. Sekolah telah berupaya menarik minat warga, termasuk dengan turun langsung melakukan sosialisasi saat penerimaan siswa baru dan menawarkan seragam gratis. Namun, upaya itu belum mampu mengubah pilihan orang tua.
Warga sekitar lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah yang dianggap favorit di tengah Kota Mataram, seperti SMPN 1, SMPN 2, SMPN 15, dan SMPN 6. Akibatnya, SMPN 18 harus berhadapan dengan persoalan klasik: fasilitas tersedia, tenaga pendidik ada, tetapi peserta didik sangat terbatas.
Keterbatasan jumlah siswa berdampak langsung pada operasional sekolah. SMPN 18 Mataram hanya menerima dana BOS sekitar Rp30 juta per tahun. Jumlah itu jauh dari cukup untuk kebutuhan rutin. Bahkan untuk membersihkan halaman sekolah yang ditumbuhi rumput, pihak sekolah harus meminjam mesin pemotong rumput dari Kelurahan Ampenan Selatan.
Dengan 10 guru dan hanya 29 siswa, aktivitas pendidikan di sekolah terasa sangat lengang. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, yang melakukan inspeksi mendadak pada Kamis (30/7), menilai situasi ini sangat miris.
Gufron menegaskan bahwa persoalan SMPN 18 Mataram bukan sekadar masalah internal sekolah, melainkan gambaran kegagalan kebijakan pemerataan peserta didik di Kota Mataram. Menurutnya, sekolah pinggiran tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa strategi pengembangan yang jelas.
“Kita berharap ke depan ada langkah konkret dari Dinas Pendidikan, termasuk pemerataan siswa. Banyak sekolah pinggiran yang tidak memiliki siswa,” kata Gufron.
Ia menambahkan, pemerintah tidak cukup hanya memperbaiki bangunan sekolah. Dibutuhkan strategi yang lebih mendasar agar sekolah pinggiran kembali memiliki daya tarik dan masa depan. Jika tidak segera ada terobosan, SMPN 18 Mataram berpotensi terus berada dalam situasi yang sama: kalah dalam perebutan kepercayaan masyarakat.