MATARAM — Praktisi project management asal Inggris, Muhammad Yusranil Fathi, mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk tidak lagi menjadikan pariwisata sebagai satu-satunya mesin pertumbuhan ekonomi Lombok. Ia menilai kawasan pesisir timur Lombok yang selama ini terabaikan justru menyimpan potensi besar sebagai pusat industri pengolahan dan logistik maritim.
Gagasan itu disampaikan Yusranil dalam tulisannya yang terbit di NTBSatu. Ia menyebut Lombok berada di posisi emas sebagai late bloomer karena fleksibilitas tata ruang yang belum jenuh, sehingga bisa merancang masa depan daerah secara lebih visioner dan tahan krisis.
Wilayah pesisir timur, khususnya koridor Selong, Pringgabaya, hingga Kayangan, disebut memiliki tiga variabel strategis yang selama ini tidak pernah masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Pertama, kawasan ini berada di lintasan tangkapan air (watershed) Rinjani dengan pasokan air alami melimpah, syarat mutlak bagi keberlangsungan industri pengolahan.
Kedua, pesisir timur berhadapan langsung dengan Selat Lombok yang merupakan jalur pelayaran internasional ALKI II, dilalui ribuan kapal kargo dan tanker dunia setiap tahunnya. Ketiga, kawasan ini menjadi pintu masuk komoditas mentah dari Pulau Sumbawa yang selama ini langsung dikirim keluar daerah tanpa memberi nilai tambah bagi NTB.
Yusranil membayangkan kawasan Lombok Eco-Industrial Park di Pringgabaya–Kayangan bisa menjadi processing hub atau dapur pengolahan. Jagung, hasil laut, dan komoditas peternakan dari Sumbawa diolah di Lombok Timur menjadi pakan ternak dan produk bernilai tinggi sebelum didistribusikan ke Bali, Jawa, atau langsung diekspor melalui Selat Lombok.
Gagasan ini, menurut Yusranil, juga menjadi jawaban konkret atas persoalan pengangguran dan migrasi tenaga kerja di Lombok Timur. Industri yang dibangun wajib menerapkan standar zero-waste, ramah lingkungan, serta menyerap tenaga kerja lokal secara masif.
Yusranil menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri ini bukan berarti mengubah Lombok menjadi kota industri berasap. Ia mencontohkan presisi tata ruang Singapura yang mampu memisahkan kawasan wisata internasional dengan kawasan industri berteknologi tinggi dalam satu pulau secara harmonis.
"Pariwisata adalah etalase dan kebanggaan daerah, namun industri pengolahan, agribisnis terpadu, dan logistik maritim adalah benteng ketahanan ekonomi yang sesungguhnya," tulisnya, menegaskan pentingnya peta wilayah yang presisi antara zona pariwisata dan zona industri.
Dorongan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa pengambil kebijakan di NTB terjebak dalam bias "meniru Bali". Padahal, Bali saat ini mulai menghadapi ujian batas daya dukung, mulai dari kemacetan, alih fungsi lahan, hingga krisis air bersih akibat terlalu bergantung pada satu mesin ekonomi tunggal.
Data PDRB disebutkan menunjukkan sektor akomodasi dan makan-minum hanya menyumbang porsi minoritas dalam struktur ekonomi daerah. Tulang punggung riil masyarakat NTB justru berada pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan.
Yusranil menilai dengan pemetaan zonasi yang tegas—Lombok Barat dan Selatan untuk pariwisata, Lombok Timur untuk industri—Lombok tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi melompati pola pembangunan konvensional menuju pulau yang mandiri dan visioner.