GIRI MENANG — Kursi Wakil Bupati Lombok Barat yang lowong kini menjadi perebutan sejumlah partai politik di Kabupaten Lombok Barat. Tidak hanya partai pengusung, partai non pengusung seperti Golkar pun menyatakan minatnya untuk menduduki posisi tersebut mendampingi Bupati Hj. Nurul Adha.
Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Hj. Sari Yuliati, menegaskan partainya bersikap terbuka dan tidak memaksakan kehendak. Ia menyebut keputusan mengenai figur calon wakil bupati sepenuhnya bergantung pada keinginan warga Lombok Barat.
“Kita serahkan kepada masyarakat, siapa yang diinginkan oleh masyarakat,” ungkapnya saat berada di Lombok Barat kemarin.
Ketika wartawan menyinggung nama Lalu Ivan Indaryadi sebagai kandidat potensial, Sari Yuliati enggan berkomentar banyak. Ia justru meminta awak media untuk menanyakan langsung kesediaan kepada yang bersangkutan.
“Coba tanyakan langsung kepada Miq Ivan dong,” ujarnya menanggapi pertanyaan tersebut.
Sikap ini menunjukkan bahwa Golkar belum memberikan sinyalemen resmi mengenai kader yang akan diusung, meski peluang untuk mengisi kursi wakil bupati terbuka lebar.
Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan partai pengusung pada Pilkada 2024 lalu, menegaskan haknya untuk mengisi kekosongan tersebut. Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan kesiapan kadernya untuk menempati posisi wakil bupati.
“Kader PKB, siap menempati posisi Wabup,” ujarnya melalui pesan WhatsApp di Mataram, Senin.
Menurut Hadrian, sebagai pimpinan koalisi pada Pilkada 2024, PKB memiliki hak untuk mengisi kursi yang ditinggalkan. Ia mengaku akan segera mengundang partai koalisi lainnya, seperti PKS dan PAN, untuk membahas langkah politik selanjutnya.
“Dalam waktu dekat, kami akan undang parpol koalisi pengusung untuk bicara lebih lanjut, karena perlu diingat bahwa pada saat pilkada yang lalu, PKB adalah pimpinan koalisi,” katanya.
PKB tercatat memiliki lima kader di DPRD Lombok Barat, yakni TGH. Hardiyatullah yang menjabat Wakil Ketua DPR Lobar, Fauzi, Hj. Rapiah Musa, Hendra Harianto, dan Hamdi. Keberadaan kader-kader ini menjadi modal bagi PKB untuk mengajukan kandidatnya.
Sementara itu, terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati nonaktif Lalu Ahmad Zaini, Sari Yuliati mengingatkan seluruh aparatur sipil negara dan pelayan publik untuk berpegang teguh pada aturan yang berlaku.
“Tentunya kalau kita bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada, insyaallah kita terhindar dari hal-hal seperti itu,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat di tengah proses transisi kepemimpinan di Lombok Barat yang tengah menjadi sorotan publik. Kepastian mengenai siapa yang akan mendampingi Hj. Nurul Adha masih menunggu keputusan politik dari masing-masing partai dan mekanisme yang berlaku di DPRD.