Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tak menunggu lama untuk turun ke lapangan. Usai memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, ia langsung bergerak menuju Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk meninjau dampak gempa bumi serta mempercepat pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Kunjungan tersebut dilakukan pada Senin (17/8/2026), tepat setelah acara peringatan di Stadion Marilonga, Kabupaten Ende, selesai digelar.
Di Nagekeo, Dody bertemu dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melihat langsung kondisi pascabencana dan menginventarisasi kebutuhan mendesak di lapangan. Respons cepat pemerintah pusat, katanya, jadi kunci dalam setiap penanganan bencana, dengan skala prioritas difokuskan pada infrastruktur vital yang berdampak langsung pada mobilitas warga dan layanan publik dasar.
"Arahan dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, ketika terjadi bencana, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Secepat-cepatnya harus kita tangani dan kita pulihkan," kata Menteri PU Dody dalam rapat koordinasi di Nagekeo.
Direktorat Jenderal Cipta Karya turut memobilisasi dukungan distribusi air bersih untuk memenuhi suplai harian masyarakat terdampak, sementara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT terus memantau dan membersihkan titik-titik longsor di ruas jalan nasional, meliputi Wolowaru-Maumere, Malwatar-Batas Kota Ruteng, serta Aegela-Batas Kota Ende.
Dody pun meminta pemda segera menyerahkan data awal titik-titik infrastruktur yang rusak, menjadi dasar bagi Kementerian PU untuk menerjunkan tim guna pengecekan lapangan bersama pemerintah daerah.
"Untuk tahap pertama, tidak perlu terlalu detail dulu. Saya tahu data bencana pasti terus bertambah. Hari ini mungkin sekian, besok bisa bertambah lagi. Data awal saja diberikan kepada kami, kemudian tim bisa segera berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengecek satu per satu dan mulai bekerja," ujar Dody Hanggodo.
Menurutnya, pemulihan wajib mengutamakan fasilitas paling krusial bagi masyarakat, karena itu ia meminta pemda menyampaikan area-area yang memerlukan penanganan darurat agar sejalan dengan program pemerintah pusat.
"Mana yang prioritas dan mana yang membutuhkan penanganan segera, itu yang kita mulai kerjakan. Kalau dari pemerintah kabupaten ada yang mau diajukan, silakan disampaikan. Pemerintah pusat memang berkewajiban membantu, dan kepala daerah juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah," kata Menteri PU Dody.
Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah demi memastikan pemulihan berjalan cepat, sembari melanjutkan pendataan menyeluruh kerusakan permukiman dan infrastruktur dasar lainnya. Tim gabungan di lapangan juga diminta terus memperbarui data terkini agar setiap kebutuhan warga bisa direspons tanpa jeda berarti.