NUSA TENGGARA BARAT — Pemerintah menyusun usulan subsidi listrik ini dengan tiga asumsi ekonomi makro utama: harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$75 per barel, nilai tukar rupiah di level Rp17.500 per dolar AS, dan tingkat inflasi 2,5 persen. Asumsi ini bukan angka final, melainkan dasar perhitungan awal yang bisa berubah sesuai kondisi ekonomi.
Jika asumsi tersebut meleset, seperti harga minyak dunia naik atau rupiah melemah lebih dalam, anggaran subsidi yang dibutuhkan otomatis bertambah. Bahlil mencontohkan, jika ICP naik menjadi US$80 per barel, pemerintah harus menyiapkan tambahan dana subsidi.
"Jadi kalau harganya naik, asumsi naiknya menjadi US$80 per barel ICP, maka ada kemungkinan penambahan subsidi termasuk nilai tukar," ujar Bahlil dalam rapat tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar beban subsidi yang sudah direncanakan tidak membengkak.
"Ya kita berdoa saja mudah-mudahan nilai tukar tidak terlalu banyak terkoreksi," imbuhnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah masih mengantisipasi gejolak ekonomi global yang dapat memengaruhi belanja negara.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah mengajukan target lifting minyak dan gas bumi untuk 2027 sebesar 1,564 juta barel setara minyak per hari. Rinciannya, lifting minyak bumi 612.500 barel per hari dan lifting gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari. Capaian lifting ini akan memengaruhi pendapatan negara dari sektor migas.
Untuk bahan bakar minyak, volume BBM bersubsidi diusulkan sebesar 19,561 juta kiloliter. Jumlah itu terdiri dari 0,561 juta kiloliter minyak tanah dan 19 juta kiloliter minyak solar. "Harga dan proses pemasukannya mempertimbangkan situasi global dan disparitas harga," kata Bahlil.
Subsidi listrik berfungsi menjaga tarif tetap terjangkau bagi rumah tangga berdaya rendah, usaha kecil, dan sebagian pelanggan industri. Namun, bahan yang dibahas masih sebatas usulan anggaran, bukan kebijakan penyesuaian tarif. Keputusan final soal besaran subsidi dan kemungkinan perubahan tarif akan mengikuti hasil pembahasan bersama DPR dalam beberapa bulan mendatang.
Kelompok yang paling terdampak perubahan anggaran ini adalah pelanggan listrik dengan daya 450 VA dan 900 VA yang selama ini menikmati subsidi. Bila anggaran final dipangkas, pemerintah bisa menyesuaikan skema penyaluran subsidi, misalnya melalui data penerima yang lebih terarah.
Masyarakat tidak perlu mendaftar untuk menerima subsidi listrik, karena penyalurannya dilakukan otomatis melalui rekening atau token listrik berdasarkan data pelanggan yang terverifikasi. Yang bisa dilakukan adalah memantau perkembangan pembahasan APBN 2027 melalui situs resmi Kementerian ESDM (esdm.go.id) dan Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id).
Informasi tentang perubahan tarif atau penyesuaian subsidi akan disampaikan pemerintah secara resmi. Waspadai pihak yang mengaku bisa mengurus tambahan subsidi atau diskon listrik dengan imbalan biaya tertentu; modus penipuan seperti ini kerap muncul saat isu subsidi sedang ramai dibahas.