MATARAM — DPD Organda NTB mendesak ITDC selaku pengelola KEK Mandalika untuk segera mengumumkan pemenang tender pengelolaan shuttle bus. Desakan ini disampaikan menyusul perhelatan MotoGP Mandalika yang dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026.
Junaidi Kasum memperkirakan kebutuhan shuttle bus di dalam kawasan Sirkuit Mandalika mencapai sekitar 130 unit. Ia menegaskan penetapan pengelola transportasi tidak seharusnya dilakukan mepet dengan hari pelaksanaan balapan.
Junaidi mengingatkan pengalaman tahun sebelumnya ketika pemenang pengelolaan baru diumumkan sepekan sebelum balapan. Kondisi itu membuat pengusaha transportasi lokal tidak punya pilihan selain pasrah melihat armada dari luar daerah masuk mengambil alih.
"Jangan sampai seperti tahun sebelumnya, H-1 minggu baru diumumkan pemenangnya. Akhirnya teman-teman pengusaha transportasi hanya pasrah dan kendaraan dari luar yang masuk," ujarnya di Mataram, 7 September 2026.
Menurut pria yang akrab disapa JK itu, pelaku usaha transportasi NTB sebenarnya memiliki armada yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP. Hanya saja, mereka membutuhkan informasi lebih awal mengenai jumlah armada, jenis kendaraan, rute, hingga skema pembiayaan.
Ia meminta pemerintah dan penyelenggara memberi porsi lebih besar kepada pengusaha lokal. Jika kebutuhan armada disampaikan sejak awal, pengusaha dapat mengatur kendaraan yang akan dilibatkan tanpa mengganggu pelayanan transportasi reguler.
"Kalau diberitahu lebih cepat, ketika pemerintah provinsi membutuhkan bantuan untuk suksesnya MotoGP, teman-teman bisa mengatur. Misalnya menyediakan dua atau tiga unit dan seterusnya," katanya.
JK juga mengingatkan bahwa keterlibatan pengusaha transportasi tidak boleh sekadar diminta bantuan. Setiap armada yang dipakai harus mendapat pembayaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
Ia mencontohkan kebutuhan transportasi dari luar daerah berpotensi menambah biaya lantaran harus menanggung ongkos penyeberangan dan biaya operasional lain. Karena itu, armada yang tersedia di NTB perlu diprioritaskan lebih dulu.
"Teman-teman anggota kita juga harus dibayar sesuai peraturan. Armada dari luar boleh, tetapi prioritaskan dulu yang dari daerah," tegasnya.
Di luar sirkuit, JK memperkirakan kebutuhan transportasi juga cukup besar, termasuk bus besar dan bus medium. Dengan koordinasi lebih awal, kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dari armada lokal tanpa mengganggu layanan transportasi antardaerah.
Ia pun meminta pemerintah mengantisipasi praktik percaloan atau pemblokiran kendaraan sewaan yang bisa memicu lonjakan harga. Transparansi dalam pengadaan dan penggunaan armada dinilai penting agar perhelatan tidak membebani masyarakat.
"Jangan sampai ada yang memblok kendaraan, kemudian muncul kesan barang sudah habis dan harga naik. Kita tidak ingin ada calo," ujarnya.
Persiapan transportasi disebut semakin krusial karena jumlah penonton MotoGP tahun ini ditargetkan sekitar 150 ribu orang. Terlebih, ada informasi Presiden Prabowo akan hadir menyaksikan balapan.
Organda NTB menyatakan siap dilibatkan dalam koordinasi transportasi. Organisasi itu akan membantu mengarahkan pengusaha dan pemilik armada setelah penetapan pengelola shuttle bus dilakukan.