MATARAM — APINDO NTB menilai dunia usaha di wilayahnya belum sepenuhnya pulih dari rangkaian tekanan yang datang berturut-turut. Gempa 2018, pandemi Covid-19, hingga pelemahan daya beli masyarakat saat ini membuat banyak pelaku usaha kesulitan mempertahankan operasional.
Wolini menyebut kondisi itu terlihat dari sejumlah gerai dan pusat perbelanjaan yang mengurangi tenaga kerja. Ada pula yang memilih menutup usaha karena tidak lagi mampu menahan biaya.
"Kondisi sekarang memang tidak baik-baik saja. Daya beli menurun. Beberapa gerai dan pusat perbelanjaan juga ada yang mengurangi tenaga kerja, bahkan ada yang tutup," kata Wolini.
Penurunan daya beli disebut Wolini sebagai persoalan yang paling dirasakan pelaku usaha di NTB. Sektor yang bergantung pada konsumsi masyarakat paling cepat terkena dampaknya.
Struktur usaha di NTB didominasi UMKM dengan modal dan daya tahan terbatas. Kondisi itu membuat guncangan ekonomi kecil sekalipun bisa langsung mengancam kelangsungan usaha.
APINDO mendorong pemerintah memberi kemudahan bagi UMKM, baik yang sudah berkembang maupun yang masih berjuang bertahan. Menurut Wolini, ruang usaha yang lebih longgar akan membantu mereka melewati fase sulit.
"Dari APINDO berharap, berikan kemudahan-kemudahan untuk UMKM, baik UMKM yang sudah berkembang maupun yang akan berkembang," ujarnya.
Wolini yang pernah memimpin APINDO NTB dua periode meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan perpajakan yang berpotensi menambah beban pengusaha. Kebijakan pajak, menurutnya, perlu mempertimbangkan kemampuan dunia usaha agar perusahaan tetap punya ruang mempertahankan kegiatan operasional dan tenaga kerja.
"Pajak diturunkan kalau bisa, Jangan sedikit-sedikit pengusaha yang menjadi korban untuk kenaikan pajak," katanya, Rabu, 23 September 2026 di Mataram.
Tekanan terhadap dunia usaha tidak hanya datang dari kondisi ekonomi nasional. Situasi global dan geopolitik, termasuk perang, turut memengaruhi sektor-sektor penggerak ekonomi NTB seperti pariwisata.
Wolini menjelaskan, kunjungan wisatawan ke Lombok punya efek berantai yang luas. Hotel dan restoran yang berkembang akan menyerap pasokan dari supplier sayur, daging, dan kebutuhan lain.
Mereka kemudian berbelanja dari UMKM dan pasar. Rantai itu yang menurut Wolini harus dijaga agar ekonomi daerah tetap bergerak.
"Kalau wisatawan hadir di Lombok, pasti ada penginapan, restoran. Hotel dan restoran berkembang, supplier sayur, daging dan sebagainya juga berkembang. Mereka belanja dari UMKM dan pasar," jelasnya.
Selain pajak, APINDO NTB meminta pemerintah memberi ruang lebih besar bagi belanja yang bisa mendorong aktivitas ekonomi. Efisiensi anggaran yang terlalu ketat dinilai berpotensi mengurangi perputaran uang di daerah.
Jika belanja pemerintah turun signifikan, pelaku usaha yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi pemerintah dan masyarakat akan ikut terdampak.
"Untuk efisiensi anggaran, segera dibuka, jangan ditutup sekali. Ini kalau tidak ada pergerakan uang, ekonomi di Lombok dan NTB akan susah," katanya.
Wolini mengingatkan, tekanan ekonomi yang berlanjut tanpa kebijakan pemberi ruang bagi dunia usaha akan memperbesar risiko pengurangan tenaga kerja. Ia tidak menampik kemungkinan pemutusan hubungan kerja jika kondisi tidak berubah.
"Kalau terus ekonomi seperti ini, tidak bisa kita menghindari PHK," ujarnya.
Tekanan terhadap dunia usaha tercermin dari jumlah anggota APINDO NTB yang masih aktif. Kini jumlahnya berada di kisaran 500 perusahaan.
Angka itu turun dibandingkan sebelumnya yang pernah mencapai lebih dari 1.000 hingga sekitar 2.000 anggota. Penurunan ini menjadi indikasi nyata bahwa banyak perusahaan di NTB tengah menghadapi kesulitan.