TALIWANG — Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menekankan tiga poin utama kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar baru-baru ini. RDP tersebut merupakan bagian dari pendalaman program organisasi perangkat daerah sebagai mitra dalam pembahasan RAPBD 2027.
Ketua Komisi III DPRD KSB, Basuki AR, mengatakan pihaknya menyoroti optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP), pemanfaatan keberadaan smelter sebagai peluang investasi, serta penguatan promosi investasi daerah.
"Pada RPD kita dengan DPMPTSP baru-baru ini tiga poin itu yang kami tekankan," katanya, Kamis (24/9).
Menurut Basuki, keberadaan MPP perlu dioptimalkan dengan memastikan seluruh gerai pelayanan dapat berjalan. DPMPTSP diminta memperkuat koordinasi dengan OPD agar penempatan petugas pelayanan dilakukan secara terjadwal.
Langkah itu dinilai penting agar masyarakat tidak menemui gerai yang kosong petugas saat mengurus perizinan. Koordinasi lintas OPD menjadi kunci karena MPP menampung layanan dari berbagai instansi dalam satu lokasi.
Komisi III juga mendorong DPMPTSP mulai melihat keberadaan smelter sebagai peluang untuk menarik investasi baru ke KSB. Potensi hilirisasi industri di sekitar smelter perlu dikaji lebih mendalam, bukan hanya dipandang sebagai kegiatan pengolahan semata.
"Jangan hanya melihat smelter sebagai kegiatan pengolahan. Kita harus melihat peluang industri turunannya. Ini bisa menjadi daya tarik investasi baru bagi KSB," ujarnya.
Kajian tersebut, kata Basuki, perlu mencakup aspek kelayakan bisnis, peluang investasi, dan kemungkinan pengembangan industri turunan. Untuk memperkuat referensi, Komisi III mendorong DPMPTSP melakukan studi lapangan ke Kabupaten Gresik yang dinilai berpengalaman mengembangkan industri smelter dan turunannya.
Terkait promosi investasi, Basuki menegaskan pihaknya siap mendukung DPMPTSP memperluas jaringan promosi. Dukungan itu antara lain melalui fasilitasi konektivitas dengan BKPM/Kementerian Investasi maupun jaringan promosi investasi lainnya.
"Kita siap mendukung DPMPTSP untuk promosi investasi. Termasuk membantu membuka konektivitas dengan BKPM dan jaringan investasi lainnya, sehingga potensi investasi yang sudah disiapkan KSB bisa lebih luas ditawarkan," kata politisi Golkar KSB itu.
Ia meminta setiap potensi investasi yang dipromosikan melalui Investment Project Ready to Offer (IPRO) dilengkapi informasi dan kajian yang memadai. Dengan begitu, proyek yang ditawarkan memiliki dasar jelas dan dapat ditindaklanjuti calon investor.
Pembahasan bersama DPMPTSP ini menjadi bagian dari penajaman program mitra komisi dalam penyusunan RAPBD 2027. Hasil RDP akan menjadi bahan Komisi III sebelum anggaran program DPMPTSP disepakati bersama eksekutif.