GIRI MENANG — Anggota DPRD Lombok Barat menilai penanganan sampah belum berjalan optimal. Tumpukan sampah masih ditemukan di sejumlah titik jalur strategis, termasuk kawasan menuju bandara dan ruas Babussalam menuju kantor Bupati Lobar. Sejumlah titik tempat pembuangan sampah ilegal juga masih beroperasi.
Persoalan itu disampaikan dalam forum pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lobar pekan lalu. Kalangan legislator meminta Pemkab Lobar memaparkan langkah nyata, bukan sekadar program di atas kertas.
Apa Langkah Konkret yang Dituntut DPRD?
Anggota DPRD Lobar, H. Abdul Majid, mempertanyakan langsung upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan sampah secara lebih optimal.
"Apa langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk menyelesaikan persoalan sampah secara lebih optimal?," kata Abdul Majid saat pandangan umum fraksi-fraksi.
Pertanyaan itu muncul setelah pantauan media menemukan tumpukan sampah yang dibuang warga di beberapa titik jalur bandara. Kondisi serupa terlihat di jalur Babussalam menuju kantor Bupati Lobar, tempat sejumlah TPS ilegal masih ditemukan.
Pemkab Klaim Siapkan Penambahan Armada dan Cost Sharing TPA
Pemkab Lobar melalui Asisten III Setda Lobar, H. Fauzan Husniadi, menyampaikan sejumlah upaya yang tengah dijalankan. Pemerintah daerah memperkuat dan menambah armada pengangkutan skala besar.
Pemkab juga menjalankan cost sharing pembangunan infrastruktur pengolahan terpadu melalui studi kelayakan TPA/TPST. Selain itu, pemerintah mengoptimalkan penyediaan sarana tong sampah 2R dan pelatihan pengolahan sampah tingkat desa.
Anggaran operasional dan upah tenaga kontrak kebersihan turut dialokasikan. Langkah itu disebut untuk memastikan pengelolaan persampahan berjalan optimal.
8 dari 25 Armada DLH Lobar dalam Kondisi Rusak
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lobar, M. Busyairi, mengakui jumlah armada saat ini belum ideal. Total armada yang tersedia sebanyak 25 unit, termasuk kendaraan pikap.
"Yang sehat (dalam kondisi baik) 17 unit, sedangkan sisanya 'sakit'," aku Busyairi ketika mendampingi Wabup menyerahkan kendaraan sampah di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi.
Dari jumlah itu, delapan unit armada masuk kategori rusak. Pengadaan armada baru pun diarahkan untuk peremajaan, bukan sekadar penambahan.
Busyairi menilai armada yang sudah rusak lebih baik dilelang ketimbang menanggung biaya pemeliharaan dan perbaikan yang lebih mahal. Kontainer disebut sebagai komponen yang paling banyak mengalami kerusakan, sehingga pihaknya mengadakan 10 unit kontainer baru.
Butuh Hingga 100 Armada untuk Angkut 300 Ton Sampah per Hari
Perhitungan DLH Lobar menunjukkan kesenjangan antara jumlah armada dan volume sampah harian. Produksi sampah mencapai 300 ton per hari, sementara daya angkut per truk hanya 3 hingga 3,5 ton.
Dengan hitungan itu, Lobar membutuhkan 100 armada untuk satu kali ritase pengangkutan ke TPA. Jika pengangkutan dilakukan dua kali ritase, kebutuhan armada turun menjadi 50 unit.
Pemenuhan armada sampah tersebut dilakukan secara bertahap. Hingga kini, DLH Lobar masih mengandalkan 17 unit armada yang benar-benar layak operasional untuk melayani pengangkutan sampah harian di seluruh wilayah.
