MATARAM — Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menegaskan bahwa tujuan utama pelindungan Indikasi Geografis bukan sekadar mengejar jumlah pendaftaran. Ia menyoroti pentingnya analisis kebijakan yang komprehensif, tidak hanya melihat peraturan menteri tetapi juga regulasi di tingkat lebih tinggi.
Menurut Andry, rekomendasi kebijakan harus berdampak nyata bagi masyarakat dan daerah asal produk. "Tujuan utama pelindungan Indikasi Geografis bukan sekadar meningkatkan jumlah pendaftaran, melainkan menciptakan kepastian hukum dan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat serta daerah asal produk," ujarnya.
Diskusi menyoroti bahwa Indikasi Geografis tidak berhenti pada penerbitan sertifikat. Produk yang sudah terdaftar tetap memerlukan pengelolaan, pengawasan, promosi, hilirisasi, dan pengembangan nilai ekonomi agar manfaatnya terasa hingga ke tingkat petani atau perajin.
Penguatan peran komunitas pemegang IG menjadi salah satu poin yang dibahas. Andry menyebut tata kelola partisipatif, pengawasan berkelanjutan, kontrol mutu yang konsisten, serta pemanfaatan identitas produk sesuai ketentuan sebagai kunci.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memperkenalkan program GI SMART sebagai upaya memperluas akses pasar bagi produk berindikasi geografis. Program ini menyasar peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan branding, serta pemasaran produk IG secara berkelanjutan.
Sejumlah materi lain yang dibahas mencakup pemanfaatan IG sebagai aset ekonomi dan penguatan pelindungan berbasis komunitas. Tantangan implementasi kebijakan IG di daerah juga menjadi bagian dari diskusi.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum NTB dalam forum ini menjadi bahan pengetahuan bagi Tim Pokja BSK dalam menjalankan tugas analisis dan evaluasi kebijakan. Fokusnya melihat efektivitas pelindungan serta pemanfaatan potensi produk unggulan daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam forum strategis kebijakan merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas jajaran. Ia berharap penguatan pemahaman tersebut mendukung sinergi dan kontribusi Kanwil Kemenkum NTB dalam mendorong kebijakan hukum yang semakin implementatif.
NTB sendiri memiliki sejumlah produk yang berpotensi masuk skema Indikasi Geografis, mulai dari kopi hingga hasil laut. Namun pembahasan dalam forum tersebut belum merinci produk spesifik yang tengah diusulkan dari daerah ini.