MATARAM — Pemprov NTB menargetkan penemuan kasus TBC naik ke 80 persen dari total estimasi 19 ribu penderita. Capaian saat ini baru sekitar 54 persen, sehingga ribuan kasus diperkirakan belum terdeteksi dan berpotensi menular ke warga sekitar.
Selama ini skrining dini TBC dibiayai lewat anggaran kabupaten/kota, bukan APBN. Pemerintah pusat menyalurkan dana penanganan TBC langsung ke daerah karena kewenangan skrining berada di tingkat kabupaten dan kota.
Alokasi penanganan TBC secara nasional menyusut dari Rp5,19 triliun pada 2026 menjadi Rp3,17 triliun pada 2027. Penurunan itu disorot Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene.
Dinas Kesehatan NTB berharap pemangkasan tersebut tidak mengurangi dana skrining yang masuk ke kabupaten/kota. Fungsi Pemprov NTB dalam penanganan TBC sebatas pembinaan sesuai kewenangan dan tupoksi.
"Tahun depan tentunya kita berharap sebenarnya anggaran dari pusat itu ada juga untuk skrining. Kalau di provinsi tentunya sesuai dengan kewenangan dan tupoksi kita lebih kepada aspek pembinaan," ujar Lalu Hamzi Fikri.
Ia menyebut dana dari pusat selama ini cukup membantu penanganan TBC melalui skrining dan pemenuhan standar pelayanan minimal. Namun untuk tahun depan, Pemprov NTB belum mengetahui apakah alokasi skrining dari pusat tetap tersedia.
"Ke depan ini kan anggaran dari pusat untuk tahun ini saja. Tahun depan tentunya kita berharap anggaran untuk skrining itu juga ada dari pusat," katanya.
Kendala utama penanganan TBC di NTB bukan pada pengobatan. Dari kasus yang terdeteksi, lebih dari 80 persen berhasil diobati. Masalahnya ada di hulu: banyak warga tidak mau memeriksakan diri karena malu.
"Kalau pengobatan, yang kita temukan itu rata-rata pengobatannya bagus. Di atas 80 persen bisa diobati. Tapi tadi, masih kendala kita di stigmanya, orang tidak mau berobat, malu," bebernya.
Stigma membuat penemuan kasus mandek di angka 54 persen. Selama ini skrining lebih banyak menunggu warga datang berobat, sehingga kasus di komunitas luput dari pendataan.
Dinkes NTB menggeser pola penemuan kasus dari pasif menjadi aktif. Petugas mendatangi kelompok berisiko hingga tingkat desa, terutama di wilayah dengan kemiskinan ekstrem.
Skrining juga diintegrasikan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Menurut Dinkes NTB, integrasi itu menaikkan cakupan pemeriksaan sekitar 15 persen.
Penguatan lain lewat penggunaan rontgen portabel yang bisa dibawa ke lokasi warga. Perangkat tersebut saat ini ditempatkan di Lombok Barat dan Lombok Timur.
"Dengan CKG juga dengan masifnya kita lakukan karena ada kenaikan sekitar 15 persen," pungkasnya.