MATARAM — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Ahsanul Halik, menyatakan bimbingan teknis tersebut bukan agenda seremonial. Ia menyebut kegiatan itu sebagai kerja bersama seluruh perangkat daerah di bawah arahan Gubernur NTB.
Menurut Aka, sapaan akrabnya, data bukan sekadar angka. Data menjadi instrumen pemerintah untuk membaca kondisi daerah, memahami persoalan warga, menentukan prioritas pembangunan, menjalankan program, hingga mengukur keberhasilannya.
"Data yang baik akan menghasilkan informasi yang baik. Informasi yang baik akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan dari keputusan yang tepat, kita berharap dapat menghadirkan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Aka menegaskan pembangunan sistem dan portal data tidak akan cukup tanpa kualitas sumber daya manusia yang mampu menghasilkan dan mengelola data secara benar.
Ia menyebut portal hanyalah wajah dari sebuah sistem. Di balik teknologi tersebut terdapat proses, standar, tata kelola, dan manusia yang bertanggung jawab terhadap kualitas data.
"Portal boleh dibangun dengan teknologi terbaik, tetapi kualitas data tetap ditentukan oleh kualitas manusia yang menghasilkan data tersebut," tegasnya.
Para produsen dan pengelola data dituntut memiliki kompetensi, pemahaman terhadap tugas dan fungsi, integritas, serta komitmen. Setiap data yang dihasilkan memiliki konsekuensi karena dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penentu arah pembangunan.
Data berkualitas juga harus memenuhi unsur kebenaran, akurasi, kelengkapan, konsistensi, memiliki definisi yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan pembangunan tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan harus didasarkan pada data yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara utuh.
Aka mencontohkan penggunaan data disabilitas dalam menentukan lokasi fasilitas pendidikan khusus. Penentuan lokasi sekolah luar biasa perlu memperhatikan persebaran masyarakat penyandang disabilitas agar pembangunan fasilitas benar-benar sesuai kebutuhan.
"Kita harus membangun berdasarkan data dan melihat karakteristik masyarakatnya. Jangan sampai fasilitas dibangun di suatu lokasi, tetapi masyarakat yang membutuhkan justru berada di lokasi lain," kata Aka.
Dinas Kominfotik NTB selaku wali data tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga kualitas data. Kolaborasi antara produsen data, wali data, pembina data, serta seluruh perangkat daerah menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem NTB Satu Data.
Aka menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik Provinsi NTB atas pembinaan, pendampingan, dan kontribusinya dalam penguatan statistik sektoral di NTB. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh perangkat daerah, khususnya pengelola data, serta mitra pembangunan SKALA yang turut mendukung penguatan tata kelola NTB Satu Data.
"Apa yang kita miliki hari ini bukanlah hasil kerja satu institusi. Ini adalah hasil dari kerja bersama," ujarnya.
NTB terus memperkuat koordinasi dan integrasi data sektoral. Salah satu capaian yang disebutkan adalah sekitar 830 data yang telah terkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Indeks Satu Data Indonesia NTB saat ini berada di kisaran 81 poin, meningkat dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di kisaran 75 poin. Capaian tersebut diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM, tata kelola, koordinasi, dan integrasi data.
Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Anugerah Fajar Fahrurazie, dalam laporannya menyampaikan bahwa data yang akurat, berkualitas, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.