MATARAM — Ketua Satgas Rekonstruksi Desa Adat Sade, Lalu Moh. Faozal, menyatakan penyusunan ulang mencakup pendataan donasi yang masuk, baik yang disalurkan langsung ke warga maupun yang mengalir lewat dana pembangunan pemerintah. Hingga kini, sekitar Rp1,9 miliar donasi terkumpul di Pemprov NTB.
Angka itu belum menghitung bantuan yang diberikan langsung oleh perusahaan dan publik figur. Faozal menyebut Raffi Ahmad sebagai salah satu donatur yang menyalurkan bantuan langsung ke warga tanpa melewati satgas.
Estimasi awal kebutuhan rekonstruksi ditetapkan Rp36 miliar. Sebagian warga Sade sudah lebih dulu membangun hunian masing-masing, sehingga Pemprov perlu memastikan tidak ada tumpang tindih antara belanja pemerintah dan pekerjaan yang sudah tuntas.
"Kalau jumlah total kebutuhan belanjanya, dari seluruh aktivitas rekonstruksi itu Rp36 miliar. Nah sekarang kan kita lakukan koreksi ulang karena sebagian masyarakat menggunakan pola gotong royong," ujar Faozal di Mataram, Jumat (16/10/2026).
Ia menegaskan warga Sade tidak menolak master plan yang disusun Pemprov NTB. Persoalannya, warga memilih bergerak cepat karena atap ilalang sulit dipertahankan saat musim hujan.
Ilalang tidak memiliki masa simpan panjang dan tidak tahan terhadap air. Begitu musim hujan tiba, bahan atap itu makin sulit dicari di sekitar kawasan.
"Begitu dia nanti musim hujan, satu, susah dicari. Yang kedua, tidak bisa dia resistant terhadap air. Maka dia harus ada di atap, harus jadi atap," ungkap Faozal.
Kepala Desa Rambitan, Lalu Winakse, menyebut master plan Pemprov sebenarnya sudah rampung. Namun warga tidak mengikuti rancangan itu karena ingin segera kembali ke kampung adat, sementara anggaran pemerintah belum sampai ke tangan mereka.
"Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat bersumber dari swadaya dan bantuan personal dari donatur," kata Winakse.
Dari 69 rumah di Desa Adat Sade, sekitar 49 unit sudah terbangun. Total bangunan yang mencakup masjid, gazebo, dan struktur lain mencapai sekitar 75 unit.
Karena pembangunan warga berjalan lebih dulu, Pemprov menghentikan penyesuaian master plan dan mengalihkan perhatian ke empat item keamanan. Keempatnya adalah jaringan listrik, sanitasi dan drainase, alat pemadam api ringan (APAR), serta toilet umum dan rumah tangga.
"Elektrikal ini akan kita desain yang lebih safety. Yang kedua untuk sanitasi dan drainase juga demikian, kita lakukan penataan. Yang ketiga untuk APAR, untuk kebakaran, kemudian yang terakhir untuk toilet umum dan rumah tangga itu akan kita lakukan penataan," jelas Faozal.
Perhitungan ulang kebutuhan belanja rekonstruksi masih berjalan di tingkat satgas. Hasilnya akan menentukan sisa anggaran yang perlu disiapkan pemerintah setelah dikurangi swadaya warga dan donasi yang sudah masuk.