MATARAM — Kunjungan Forkopimda Sumbawa ke kantor Gubernur NTB di Mataram menjadi ajang konsolidasi lintas pemerintahan. Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot memimpin langsung rombongan bersama unsur TNI, Polri, dan aparat penegak hukum. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menyambut rombongan bersama sejumlah kepala perangkat daerah provinsi.
Agenda utama pertemuan menyoroti tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Sektor energi, sumber daya mineral, serta lingkungan hidup dan kehutanan menjadi topik yang paling banyak dibahas.
Mengapa Sinkronisasi ESDM dan LHK Mendesak bagi Sumbawa?
Sumbawa memiliki potensi mineral, energi, dan kawasan hutan yang besar. Pengelolaan potensi tersebut melibatkan kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten sekaligus. Tanpa sinkronisasi, kebijakan di lapangan berisiko saling bertabrakan.
Jarot menyatakan bahwa Sumbawa tidak bisa bergerak sendiri dalam mengurus sektor ESDM dan LHK. Menurutnya, dibutuhkan sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten agar tidak tumpang tindih.
"Kami datang bersilaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi. Tidak mungkin Sumbawa bergerak sendiri. Soal ESDM dan LHK, butuh sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten agar tidak tumpang tindih. Yang utama, pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat bagi masyarakat dan tetap menjaga lingkungan," ujar Jarot.
Ia menambahkan, potensi sumber daya alam Sumbawa harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan berkeadilan. Sinergi dengan Pemprov NTB disebutnya sebagai kunci agar investasi tetap berjalan tanpa mengorbankan tata kelola lingkungan.
Isu Izin Tambang hingga Karhutla Masuk Pembahasan
Diskusi dalam pertemuan membahas sejumlah persoalan teknis yang selama ini menjadi kendala di lapangan. Mulai dari pengawasan izin tambang, reklamasi pascatambang, pengelolaan kawasan hutan, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Forkopimda Sumbawa juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dan koordinasi antarinstansi. Penguatan tata ruang menjadi salah satu usulan agar kebijakan di daerah berjalan efektif.
Gubernur Iqbal menilai komunikasi lintas pemerintahan sebagai fondasi pembangunan daerah. Pemerintah provinsi menyatakan siap memfasilitasi koordinasi dan membantu menyelesaikan persoalan yang membutuhkan kewenangan lebih tinggi.
"Kami mengapresiasi langkah Forkopimda Sumbawa. Kolaborasi seperti ini yang kita butuhkan. Pemerintah provinsi terbuka untuk mendukung percepatan program, termasuk dalam tata kelola ESDM dan LHK. Prinsipnya jelas: pembangunan harus berpihak pada rakyat, lestari, dan berkelanjutan," tegas Iqbal.
Investasi Tetap Jalan, Pengawasan Diminta Ketat
Iqbal menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh berorientasi jangka pendek. Investasi tetap dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi harus disertai pengawasan ketat dan komitmen konservasi.
Pemerintah kabupaten didorong menyiapkan data dan perencanaan matang. Tujuannya agar setiap usulan yang diajukan ke provinsi dapat diproses cepat dan tepat.
Jarot berharap kunjungan ini menghasilkan tindak lanjut konkret, bukan sekadar pertemuan seremonial. Ia menginginkan adanya forum koordinasi berkala antara Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa yang melibatkan organisasi perangkat daerah teknis.
"Kami tidak ingin hanya bertemu seremonial. Harus ada tindak lanjut. Misalnya, jadwal koordinasi teknis, pendampingan kebijakan, dan penyelesaian persoalan yang selama ini menjadi kendala. Insya Allah, dengan sinergi yang kuat, Sumbawa bisa maju tanpa merusak lingkungan," pungkas Jarot.
Pertemuan di Mataram tersebut turut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa. Forum koordinasi berkala diusulkan menjadi mekanisme tetap agar persoalan di lapangan dapat diantisipasi lebih dini.
