SUMBawa BESAR — Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapperida Kabupaten Sumbawa, Andi Kusmayadi, menyebut target 6,63 persen realistis bila melihat capaian tahun berjalan. Menurutnya, sektor pertanian masih menjadi penopang utama dengan nilai pertumbuhan 39 persen. "Sektor pertanian masih menjadi penopang utama dengan nilai pertumbuhan di angka 39 persen. Kita dorong nanti di sektor perindustrian karena masih di angka 1,68 persen," kata Andi, Jumat (30/10).
Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, laju pertumbuhan sektor perindustrian di Sumbawa tercatat sangat rendah. Kondisi itu membuat industri menjadi atensi khusus pemerintah dalam upaya mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi pada 2027.
Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya stimulus agar sektor usaha terus bergerak dan berkembang. Stimulus itu diharapkan berdampak pada perputaran ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja.
"Target 6,63 tersebut nantinya akan ditopang dari sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pemerintahan. Cuma yang paling dominan itu pertanian," ujarnya.
Realisasi target pertumbuhan akan menggunakan instrumen belanja pemerintah. Belanja pemerintah diproyeksikan memberi kontribusi 10 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Postur APBD Sumbawa mencapai Rp 1,9 triliun, sementara PDRB mencapai Rp 18 triliun sesuai harga berlaku. Dari jumlah itu, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 10 persen, salah satunya lewat percepatan realisasi belanja APBD.
"Membuka peluang secara luas bagi investasi juga masih sangat penting untuk dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi akan cenderung stagnan," jelasnya.
Pemerintah juga memproyeksikan target pertumbuhan ekonomi tinggi berimplikasi pada penurunan angka pengangguran hingga 2,7 persen. Bantuan Sosial (Bansos) ke masyarakat miskin akan disalurkan, termasuk pembangunan layanan dasar.
Andi tidak menampik pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu linier dengan penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan yang tinggi dinilai tidak berkualitas bila hanya dinikmati segelintir orang, bukan masyarakat luas.
"Catatan-catatan ini akan menjadi atensi kami, sehingga pertumbuhan ekonomi tinggi bisa selaras dengan upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan," jelasnya.