LOMBOK TENGAH — Perbaikan jalan dan penyediaan air bersih menjadi dua keluhan yang paling sering muncul saat reses anggota DPRD Lombok Tengah di daerah pemilihan II. Warga juga menyoroti layanan kesehatan, pendidikan, pengolahan sampah, sampai pengembangan UMKM.
Ferdian Elmansyah, anggota dewan dari dapil tersebut, menerima daftar usulan itu langsung dari warga desa. Menurutnya, penataan jalan lingkungan dan pengolahan sampah jadi prioritas karena menyangkut kebersihan kawasan permukiman sekaligus mobilitas sehari-hari.
Usulan yang masuk cukup beragam. Warga meminta penataan jalan lingkungan, pengadaan peralatan pengolahan sampah, serta peningkatan insentif dan sarana-prasarana kader posyandu.
Di sektor pendidikan, warga mengusulkan fasilitas perpustakaan keliling dan ruang baca. Ada pula permintaan peralatan pendukung kegiatan sosial keagamaan, seperti terop, sound system, dan alat musik qasidah.
Ferdian menilai akses membaca bagi anak-anak dan dukungan kerja kader posyandu sama pentingnya dengan infrastruktur dasar. Keduanya disebutnya jadi kunci penguatan kapasitas warga di tingkat desa.
Reses memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan tanpa harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Ferdian menyebut aspirasi yang terkumpul akan jadi catatan penting bagi dewan.
"Melalui reses ini, kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga menjadi catatan penting bagi kami untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah," ujarnya kepada Lombok Post.
Namun tidak semua usulan bisa langsung dieksekusi. Ferdian menyatakan seluruh aspirasi akan dikawal dengan memperhatikan skala prioritas, kewenangan pemerintah daerah, serta ketersediaan anggaran.
"Seluruh aspirasi tersebut akan dikawal dengan memperhatikan skala prioritas, kewenangan pemerintah daerah, serta ketersediaan anggaran," ucap politisi Golkar itu.
Usulan warga kini masuk tahap pencatatan legislator. Sebagian kewenangan berada di pemerintah kabupaten, sebagian lain menyentuh level desa, sehingga jalur realisasinya tidak seragam.
Bagi warga Dapil II, hasil reses ini menjadi acuan untuk menagih tindak lanjut. Ferdian memastikan usulan yang lolos skala prioritas akan diperjuangkan lewat mekanisme perencanaan pembangunan daerah, bukan dijanjikan langsung cair.