DOMPU — Asisten Administrasi Umum Setda Dompu, Dr Mahjulan, SP., MP., menyatakan koordinasi perpanjangan SK masih berlangsung. Pemerintah daerah perlu menyeragamkan masa berlaku SK agar seluruh PPPK Paruh Waktu memiliki dasar waktu pengangkatan yang sama.
Selama ini, pengangkatan PPPK Paruh Waktu di Dompu berlangsung dalam beberapa gelombang. Ada yang mulai bertugas pada Oktober 2025, November 2025, dan Desember 2025.
Perbedaan waktu pengangkatan membuat masa berlaku kontrak tiap pegawai tidak sama. Penyeragaman diperlukan supaya administrasi perpanjangan bisa diproses serentak, bukan bertahap mengikuti tanggal pengangkatan masing-masing.
Mahjulan menyebut dari total 5.497 PPPK Paruh Waktu yang telah menerima SK pengangkatan, sejumlah orang masih menjalani evaluasi. Mereka berpotensi tidak mendapat perpanjangan SK bila hasil evaluasi menemukan persoalan.
Proses evaluasi itu ikut memengaruhi tahapan administrasi perpanjangan secara keseluruhan. Meski begitu, Mahjulan memastikan persoalan yang dihadapi sejumlah pegawai tidak akan mengganggu perpanjangan SK bagi PPPK Paruh Waktu lain yang tidak bermasalah.
"Yang tidak bermasalah, perpanjangan SK tidak akan terganggu. Dalam waktu tidak terlalu lama, SK PPPK Paruh Waktu ini akan segera disampaikan," ujarnya.
Pemkab Dompu berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dan penyeragaman administrasi segera tuntas. Tujuannya agar kepastian masa kerja dan penghasilan ribuan PPPK Paruh Waktu bisa diperoleh tanpa menunggu lebih lama.
Pembahasan kenaikan gaji PPPK Paruh Waktu sendiri sudah masuk dalam APBD Perubahan 2026. Kepastian nominal dan jadwal pencairan belum diungkap dalam keterangan tersebut.