MATARAM — Ketujuh nama yang lolos adalah Abdul Muluk, Damhuji, Junardi, Jhoni Sutangga, Lina Komalasari, Maharja Sani, dan Muammar Kadaffi. Penetapan dilakukan melalui sistem pemeringkatan setelah seluruh tahapan seleksi rampung di tingkat legislatif.
Penyerahan dokumen hasil fit and proper test menandai berakhirnya rangkaian seleksi di DPRD. Gubernur NTB kini memegang dasar administratif untuk menerbitkan Keputusan Gubernur sekaligus melantik ketujuh anggota terpilih.
Seleksi Dimulai Sejak Pertengahan Tahun
Penjaringan anggota KPID NTB telah berjalan sejak pertengahan tahun oleh Tim Seleksi yang didukung Sekretariat Tim Pelaksana dan Tim Asesor dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB.
Tahapan yang dilalui meliputi pendaftaran dan seleksi administrasi, uji kompetensi berupa tes tulis, psikologi, dan wawancara, hingga rapat pleno Timsel untuk uji kelayakan dan kepatutan. Dari pendalaman visi, misi, dan integritas pada tahap akhir itu, DPRD menetapkan tujuh nama terbaik.
Ketua DPRD: Seleksi Objektif dan Transparan
Ketua DPRD Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda menyatakan penetapan dilakukan secara objektif berdasarkan pemeringkatan. Menurutnya, seluruh proses mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan KPI.
"Seluruh tahapan seleksi telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan profesionalitas. Hari ini, kami telah menyampaikan 7 (tujuh) nama-nama yang lulus hasil pemeringkatan kepada Bapak Gubernur NTB untuk segera ditetapkan secara administratif dan dilantik," ujar Baiq Isvie dalam keterangannya di Mataram.
Harapan: Pengawasan Siaran hingga Ekosistem Penyiaran Sehat
Baiq Isvie berharap anggota KPID yang nantinya dilantik Gubernur NTB dapat segera bekerja maksimal. Tugas utama mereka mengawasi isi siaran, menjaga kualitas informasi publik, dan mendorong ekosistem penyiaran yang sehat serta edukatif di Bumi Gora.
Komposisi tujuh anggota terpilih mencakup latar belakang yang beragam, dengan satu nama tercatat bergelar sarjana filsafat dan satu lainnya sarjana hukum. DPRD NTB menyerahkan sepenuhnya jadwal pelantikan kepada Gubernur NTB sebagai pihak yang berwenang menetapkan.
