DOMPU — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Dompu diawali pembacaan laporan Badan Anggaran (Banggar) mengenai KUA-PPAS 2027 oleh anggota DPRD Dompu Sirajuddin. Laporan itu memuat arah belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan.
Pengalokasian anggaran diarahkan memenuhi kepentingan publik dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas program. Kebijakan belanja daerah juga diminta memastikan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat terpenuhi.
Prioritas Belanja: Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat
Sirajuddin menegaskan bahwa kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara 2027 perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pengalokasian anggaran harus tetap menjaga efisiensi dan efektivitas program.
"Pengalokasian anggaran juga diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas program," katanya dalam laporan Banggar.
Setelah laporan dibacakan, paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan penetapan kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Penandatanganan dilakukan Pj Sekda Dompu Rifaid bersama Ketua DPRD Dompu Muttakun dan Wakil Ketua II DPRD Dompu Ismul Rahmadin.
Bupati Apresiasi Kerja Banggar dan TAPD Selama Pembahasan
Bupati Dompu Bambang Firdaus menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang bekerja sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama proses pembahasan rancangan KUA-PPAS 2027. Berbagai dinamika pembahasan, menurutnya, dilalui dengan mengedepankan semangat demokrasi, sinergi, dan kebersamaan.
Masukan, saran, serta pemikiran anggota dewan dinilai turut menyempurnakan dan memperkuat substansi dokumen KUA-PPAS yang diajukan pemerintah daerah.
"Kami sangat mengapresiasi perhatian, kepedulian, dan dukungan yang telah diberikan selama seluruh proses pembahasan ini," ujar Bupati dalam pendapat akhirnya.
Landasan Penyusunan APBD 2027
Bambang menambahkan, penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan tujuan pembangunan melalui APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan KUA-PPAS menjadi tahapan penting sebelum pemerintah daerah menyusun rancangan APBD secara rinci.
Dokumen kesepakatan tersebut akan menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Dompu pada tahun anggaran berikutnya. Tahap selanjutnya adalah pembahasan rancangan APBD 2027 antara eksekutif dan legislatif.
