MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas pembangunan. Agenda utama rapat yang digelar Jumat (13/11) itu mencakup dukungan bersama menyukseskan PON XXII Tahun 2028 serta penguatan Gerakan Indonesia ASRI.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan prioritas pembangunan. Menurutnya, peran dan kontribusi pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung agenda strategis daerah juga perlu diperjelas.
Untuk kesiapan sarana olahraga, Gubernur meminta pemerintah daerah mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia. Revitalisasi, renovasi, dan perbaikan dinilai lebih efisien dibandingkan membangun venue baru.
"Fokus kita memastikan bahwa venue yang dipakai adalah venue yang sudah ada. Venue yang sudah ada tinggal melakukan revitalisasi, renovasi dan perbaikan. Jadi bukan membangun venue baru," tegas Miq Iqbal.
Pembangunan venue baru tetap dimungkinkan, tetapi diarahkan kepada pihak swasta. Dengan pendekatan itu, pemerintah dapat memusatkan dukungan anggaran pada peningkatan kualitas fasilitas yang benar-benar dibutuhkan untuk PON.
Selain persiapan PON, rapat membahas penguatan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Gubernur menilai persoalan sampah dan kondisi kawasan hutan membutuhkan komitmen bersama serta langkah nyata dari seluruh pemerintah daerah.
Implementasinya antara lain melalui gerakan pembersihan sampah secara bersama-sama di berbagai wilayah. Penanaman kembali pohon juga diarahkan ke kawasan yang rawan banjir, dengan harapan menjadi gerakan berkelanjutan, bukan kegiatan sesaat.
Gubernur mengingatkan seluruh program dijalankan dengan prinsip efisiensi dan optimalisasi sumber daya. Efisiensi, menurutnya, bukan sekadar mengurangi belanja, melainkan memastikan fasilitas dan aset yang telah dimiliki dimanfaatkan maksimal.
"Prinsip efisiensi yang dimaksud adalah tidak adanya pemborosan. Kita harus memanfaatkan fasilitas dan barang yang sudah tersedia, kemudian mengoptimalkannya agar dapat digunakan secara maksimal," jelasnya.
Terkait pembiayaan, Miq Iqbal menyampaikan pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Penyesuaiannya akan mempertimbangkan kebutuhan, komitmen, serta kemampuan masing-masing pemerintah daerah.
Wali Kota Mataram sekaligus Ketua KONI Provinsi NTB, H. Mohan Roliskana, menyampaikan pertemuan itu juga membahas sejumlah kegiatan awal serta replikasi dan revitalisasi program yang dapat diterapkan di daerah.
"Kami sudah memiliki keinginan untuk melaksanakan beberapa kegiatan di sejumlah kota sebagai langkah awal. Kemudian, hari ini kami juga membahas mengenai replikasi dan revitalisasi berbagai program yang nantinya dapat diterapkan di daerah," ungkapnya.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov NTB mendorong kesamaan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menerjemahkan prioritas pembangunan menjadi program yang terarah. Sinkronisasi ini diharapkan memperkuat kesiapan NTB menyukseskan PON XXII/2028 sekaligus memastikan setiap sumber daya pembangunan digunakan secara efisien dan tepat sasaran.