MATARAM — Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Nursalim menyebut alokasi Rp 60 miliar itu masuk kategori on call atau dana yang disiapkan sesuai kebutuhan. Cakupannya bukan hanya untuk kebutuhan penyelenggaraan, tetapi juga dukungan bagi KONI NTB dan organisasi perangkat daerah terkait.
Pembenahan venue pertandingan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB. Sejumlah lokasi akan disiapkan bertahap menjelang perhelatan akbar tersebut.
Dua Skema Anggaran: Hibah dan Belanja Langsung SKPD
Nursalim menjelaskan, dana persiapan PON tidak disalurkan lewat satu pintu. Pemprov NTB memakai jalur hibah dan belanja langsung pada masing-masing SKPD agar penyerapannya lebih terkontrol.
"Yang saat ini sudah masuk di 2027 itu yang on call sekitar Rp 60 miliar. Termasuk untuk PON, termasuk untuk KONI," ujarnya, Selasa (10/11).
Angka tersebut belum final. Menurut Nursalim, besaran dukungan masih akan menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan seiring persiapan yang berjalan bertahap.
Rp 7 Miliar di APBD Perubahan 2026 Menunggu Pengajuan KONI
Sebelum masuk R-APBD 2027, Pemprov NTB sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 7 miliar pada APBD Perubahan 2026. Dana itu belum cair karena masih menunggu pengajuan dari KONI NTB.
"Di APBD Perubahan kemarin itu sekitar Rp 7 miliar. Tinggal kita tunggu eksekusinya, pengajuan dari KONI, kita bayar langsung," kata Nursalim.
Pemprov NTB berharap kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal memperlancar penyelenggaraan. PON XXII/2028 sendiri digelar bersama tiga provinsi: NTB, NTT, dan DKI Jakarta.
"Insyaallah PON ini kita berharap bisa sukses. Akan ada kolaborasi-kolaborasi juga dengan pemerintah kabupaten/kota, dengan instansi vertikal," ujarnya.
