MATARAM — Yuliadin Bucek menilai wacana Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB merupakan langkah yang keliru. Menurutnya, kepala daerah tersebut masih memiliki banyak pekerjaan rumah pemerintahan yang belum tuntas, termasuk permasalahan anggaran dan kesejahteraan atlet berprestasi.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB sebelumnya mencatat adanya pergeseran anggaran BTT dalam APBD 2025. Alokasi awal yang ditetapkan sebesar Rp500 miliar mengalami pergeseran dua kali, masing-masing Rp130 miliar dan Rp210 miliar. Untuk tahun 2026, Pemprov NTB kembali menggunakan skema BTT dengan menyiapkan Rp16 miliar untuk penanganan bencana hidrometeorologi.
Nasib Atlet PON Papua Belum Jelas
Yuliadin menyoroti tanggung jawab moral pemerintah daerah terhadap para atlet yang telah mengharumkan nama NTB di ajang PON Papua. Ia menegaskan bahwa apresiasi tidak boleh berhenti pada saat atlet berada di podium, melainkan harus berlanjut pada pembinaan dan kepastian masa depan mereka.
“Tanggung jawab moral gubernur terhadap peraih medali emas PON Papua sampai hari ini masih dirumahkan. Di mana tanggung jawab moralnya? Ini menjadi pertanyaan besar atlet NTB,” ujarnya.
Kritik ini muncul di tengah persiapan NTB menuju PON XXII 2028. Provinsi NTB bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jakarta telah ditetapkan sebagai tuan rumah, dan Pemprov NTB mengusulkan dukungan anggaran Rp700 miliar dari pemerintah pusat untuk persiapan ajang tersebut.
Fokus pada Pembenahan Ekosistem Olahraga
Menurut Yuliadin, pembenahan ekosistem olahraga NTB harus dilakukan secara serius agar persoalan atlet berprestasi tidak terulang. Ia meminta Iqbal untuk tidak kehilangan fokus terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
“Itu yang harus diurus Iqbal sekarang, jangan malah mau urus KONI. Pak Iqbal harus fokus menatap ke depan, jangan terbuai dengan pemandangan kiri dan kanan nanti bisa masuk jurang,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut bukan berarti menolak keterlibatan kepala daerah dalam pengembangan olahraga. Namun, prioritas seorang gubernur tetap harus diarahkan pada penyelesaian persoalan pemerintahan dan pelayanan publik.
Sebagai gambaran, Porprov XII NTB 2026 yang baru digelar mempertandingkan 51 cabang olahraga dengan melibatkan 4.860 atlet, 1.088 ofisial, serta 519 wasit, hakim, dan juri. Ajang ini diposisikan sebagai salah satu tahapan persiapan menuju PON 2028.
Yuliadin menilai momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk membangun sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan, memberikan kepastian kepada atlet berprestasi, serta menyelesaikan berbagai persoalan administrasi dan anggaran olahraga di NTB.
