MATARAM — Rencana pengadaan sumur bor di NTB memasuki babak seleksi yang ketat. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan pihaknya belum memutuskan titik lokasi pembangunan karena biaya yang tinggi dan stok dari pusat yang terbatas. Prioritas akan diberikan kepada wilayah yang paling membutuhkan, terutama daerah selatan Pulau Lombok dan Sumbawa yang kerap dilanda kekeringan setiap musim kemarau.
Mengapa Pemprov NTB Tidak Langsung Menentukan Lokasi?
Iqbal menegaskan bahwa setiap titik harus melalui asesmen mendalam sebelum diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Belum kita putuskan. Kita lihat karena stok kita terbatas karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor. Maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan," ujarnya di Mataram.
Pemprov NTB berencana mengajukan 106 titik sumur bor, jumlah yang sama dengan desa miskin ekstrem di provinsi ini. Namun, tidak semua desa dengan kategori tersebut otomatis mendapatkan bantuan. Sebab, sebagian wilayah memiliki cadangan air tanah melimpah, sementara daerah pesisir justru seringkali tidak memiliki air tanah sama sekali.
Biaya Operasional dan Listrik Jadi Ancaman Keberlanjutan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, membeberkan alokasi anggaran yang dibutuhkan sangat besar tergantung kondisi geografis. "Kalau di daerah selatan itu kedalamannya bisa sampai 100 meter. Kalau sampai 100 meter itu bisa sampai Rp500 juta," katanya.
Selain biaya pembangunan yang mahal, Kusuma mengingatkan bahwa sumur bor bukanlah proyek sekali jadi. Setelah diserahkan ke masyarakat, warga atau desa setempat memikul tanggung jawab pemeliharaan. "Operasional besar, pembuatannya juga tidak murah. BBM yang banyak, listrik yang mahal sehingga tidak berfungsi lama," tambahnya.
Menurutnya, pembangunan sumur bor merupakan opsi terakhir untuk mengatasi kekeringan. Jika tetap dibangun, pengelola harus disiapkan sejak awal agar infrastruktur tersebut tidak terbengkalai. "Karena akan diberikan ke masyarakat dan masyarakat yang akan menjalankan," ungkapnya.
Survei Cekungan Air Tanah Menentukan Nasib 106 Desa
Kusuma menegaskan jumlah sumur bor yang dibangun diprediksi tidak akan mencapai 100 unit. Sebelum eksekusi, tim teknis akan melakukan survei untuk memetakan cekungan air tanah di setiap wilayah. "Kalau lihat potensi tergantung kita lihat cekungan air tanah dan itu butuh survei," jelasnya.
Kendati demikian, penanganan dampak musim kemarau secara keseluruhan tetap berada di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. "Itu nanti skemanya dari BPBD," pungkas Kusuma.
