SUMBAWA BARAT — Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 98,61 poin menggambarkan harga konstruksi bangunan di daerah itu setara 0,986 kali harga di Kota Surabaya. Kota Surabaya dipakai BPS sebagai kota acuan dalam penghitungan indeks ini.
IKK adalah indeks harga yang mengukur tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota terhadap harga di kota acuan. Semakin tinggi angkanya, semakin mahal biaya membangun di daerah tersebut. Publikasi BPS mengenai IKK Provinsi dan Kabupaten/Kota 2025 menjadi dasar angka ini.
Apa Arti 98,61 Poin bagi Pembangunan di Sumbawa Barat?
Angka di bawah 100 menunjukkan biaya konstruksi di Sumbawa Barat relatif lebih murah dibanding Surabaya. Kondisi ini bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah daerah saat menyusun anggaran proyek infrastruktur.
Dibandingkan tahun sebelumnya, IKK Sumbawa Barat naik 1,24 poin. Kenaikan itu menandakan harga material dan jasa konstruksi di daerah ini bergerak naik, meski masih dalam rentang yang lebih rendah dari kota acuan.
Posisi Sumbawa Barat di Antara 11 Kabupaten/Kota NTB
Dari 11 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat, Sumbawa Barat berada di urutan terendah ke-4. Kabupaten Sumbawa mencatat IKK paling rendah dengan 93,15 poin, disusul Lombok Utara 93,21 poin dan Lombok Tengah 96,15 poin.
Berikut daftar 5 kabupaten/kota dengan IKK terendah di NTB pada 2025:
- Kabupaten Sumbawa: 93,15 poin
- Kabupaten Lombok Utara: 93,21 poin
- Kabupaten Lombok Tengah: 96,15 poin
- Kabupaten Sumbawa Barat: 98,61 poin
- Kabupaten Lombok Timur: 98,89 poin
Sementara itu, lima daerah dengan IKK tertinggi di NTB pada 2025 adalah Kabupaten Bima 106,12 poin, Dompu 104,41 poin, Kota Bima 104,31 poin, Lombok Barat 100,19 poin, dan Kota Mataram 100,16 poin.
Mengapa IKK Penting untuk Perencanaan Anggaran Daerah
IKK menjadi salah satu rujukan dalam penghitungan harga perkiraan sendiri (HPS) proyek pemerintah. Nilai indeks yang lebih rendah memberi ruang bagi daerah untuk membangun lebih banyak dengan pagu anggaran yang sama.
Sebaliknya, daerah dengan IKK tinggi seperti Kabupaten Bima menghadapi tantangan biaya lebih besar. Selisih 12,97 poin antara IKK tertinggi dan terendah di NTB menunjukkan disparitas harga konstruksi antarwilayah yang cukup nyata.
Bagi Sumbawa Barat, tren penurunan 1,83 poin dalam lima tahun terakhir menjadi catatan tersendiri. Pemerintah kabupaten dapat memanfaatkan posisi ini untuk mendorong belanja infrastruktur yang lebih efisien, terutama pada proyek jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan.
