MATARAM — Pemprov Nusa Tenggara Barat menempatkan peningkatan kualitas tenaga pendidik sebagai bagian dari pembenahan ekosistem pendidikan di wilayah itu. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti selama ini persoalan mutu pendidikan di daerah hanya berfokus pada peningkatan mutu anak didik, tetapi abai terhadap kualitas guru. Menurutnya, persoalan krusial yang dihadapi tenaga pendidik di NTB perlu solusi konkret.
Hasil Survei: Kapasitas Guru Butuh Kerja Keras
Iqbal mengungkap temuan survei yang menjadi dasar penilaiannya. Dari hasil survei tersebut, kualitas tenaga pendidik di NTB dinilai masih memerlukan upaya keras untuk ditingkatkan.
"Dari hasil survei kita ternyata kualitas tenaga pendidik juga perlu upaya keras untuk ditingkatkan. Karena kita tidak bisa hanya fokus ke anak didik, tetapi juga ke tenaga pendidik," ujarnya pekan kemarin.
Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan pendidikan Pemprov NTB yang tidak lagi hanya menyasar peserta didik. Guru ditempatkan sebagai titik intervensi yang setara pentingnya.
Bupati dan Wali Kota Diminta Genjot Kapasitas Guru
Mantan Dubes RI untuk Turki itu meminta keseriusan bupati dan wali kota untuk terus menggenjot kapasitas tenaga pendidik di daerah masing-masing. Dorongan itu disampaikannya langsung kepada kepala daerah.
"Tadi saya mendorong agar komitmen dari Bupati/Walikota juga untuk peningkatan kapasitas. Jadi jangan hanya soal gaji saja, tetapi soal peningkatan kapasitas itu yang secara berkelanjutan dilakukan bagi tenaga pendidik," katanya.
Menurut Iqbal, peningkatan kapasitas harus berjalan berkelanjutan, bukan program sesaat. Persoalan kesejahteraan lewat gaji tetap penting, tetapi tidak cukup bila tidak dibarengi penguatan kompetensi.
Sejalan dengan UU Guru dan Dosen
Langkah Pemprov NTB mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Regulasi itu mewajibkan guru memenuhi kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, serta empat kompetensi utama.
Undang-undang tersebut juga mengamanahkan pemerintah pusat dan daerah menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi guru. Dengan begitu, dorongan Gubernur kepada bupati dan wali kota bukan sekadar imbauan moral, melainkan bagian dari kewajiban regulasi.
Pemprov NTB belum merinci bentuk program maupun besaran anggaran yang disiapkan untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Yang jelas, arah kebijakannya kini bergeser: mutu guru masuk daftar prioritas, bukan lagi perkara pinggiran dalam pembangunan pendidikan daerah.
