MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memimpin rapat pembahasan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa 13 Oktober 2026. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah instruksi konkret, mulai dari penetapan status darurat kekeringan dan karhutla hingga percepatan distribusi air bersih ke masyarakat.
Iqbal menegaskan penetapan status darurat tidak boleh menunggu bencana terjadi. Ia meminta jajarannya mengedepankan langkah pencegahan ketimbang reaksi setelah dampak meluas.
"Kedaruratan kekeringan dan karhutla harus segera ditetapkan. Penetapan status darurat ini sekaligus juga untuk penetapan preventif. Jangan bereaksi terhadap bencana saja, tetapi prevention-nya kurang," ujarnya.
Surat Edaran ke Kabupaten/Kota, Distribusi Air Bersih Dikebut hingga November
Sebagai langkah konkret, Gubernur memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD NTB segera menerbitkan Surat Edaran (SE) ke kabupaten/kota. SE tersebut meminta daerah mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November 2026.
Percepatan distribusi air bersih diperlukan karena Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) baru bisa dilakukan pada November mendatang. Pasokan air bersih bagi masyarakat harus diakselerasi, sementara langkah antisipasi karhutla dan kebersihan saluran air mesti tuntas sebelum hujan turun.
Pengalihan BBM Tangki Air dari Dex ke Solar Subsidi demi Hemat Anggaran
Iqbal juga menyoroti efisiensi operasional. Ia menghubungi pihak Pertamina secara langsung untuk meminta dukungan pengalihan BBM kendaraan tangki air Pemprov, Pemkab/Pemkot, dan Baznas dari Dex ke Solar subsidi.
Langkah ini dilakukan agar penghematan anggaran BBM dapat dialokasikan untuk memperbanyak pembelian pasokan air bersih bagi masyarakat.
"Peta sebaran air dan distribusi air harus sinkron biar tidak buang-buang solar atau bensin," katanya.
Antisipasi Banjir: Simulasi Evakuasi Diperkuat, Evaluasi Perahu Karet Mataram
Tak hanya fokus pada kekeringan, Iqbal menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi banjir yang kerap berulang di sejumlah wilayah. Ia meminta BPBD dan dinas terkait memperkuat simulasi evakuasi bencana bersama masyarakat, khususnya di daerah rawan tergenang.
"Kesiapan masyarakat di daerah yang selama ini langganan kena banjir harus dipastikan, termasuk simulasi evakuasi. Kesiapan kita menghadapi dan mitigasi harus matang. Pengalaman tahun lalu di Mataram yang kekurangan perahu karet harus dievaluasi, terutama perahu mesin agar bisa melawan arus. Skenarionya harus disiapkan dari sekarang, khususnya di Bima," jelasnya.
Empat Kabupaten Sudah Darurat, BPBD Siapkan Logistik Rp 500 Juta
Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin menjelaskan, peningkatan status siaga menjadi darurat kekeringan dan karhutla disepakati mengingat empat kabupaten di NTB telah menetapkan status darurat. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala BNPB serta mengajukan rencana Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Untuk dukungan awal, BPBD menyiapkan logistik senilai Rp 500 juta dan operasional Rp 500 juta, dengan prioritas kawasan Bima.
BMKG: Peluang Hujan Oktober Kecil, November Baru Bisa Modifikasi Cuaca
Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I BMKG NTB Nuga Putrantijo mengungkapkan, peluang curah hujan pada Oktober 2026 masih sangat kecil karena sedikitnya pembentukan awan di wilayah NTB.
"November baru bisa dilaksanakan modifikasi cuaca karena potensi awan hujan baru mulai terbentuk. Namun potensi musim hujan nanti curahnya akan tinggi dan potensi bencananya juga tinggi, terutama banjir," paparnya.
Pengawasan Karhutla di Bima, Dompu, dan TNGR Libatkan Warga Desa
Terkait pencegahan karhutla, Kepala DLHK NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi dan Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan mengonfirmasi bahwa pengawasan di wilayah rawan seperti Bima, Dompu, dan kawasan TNGR terus ditingkatkan. Masyarakat desa dan komunitas porter pendakian diaktifkan sebagai garda terdepan.
