MATARAM — Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi NTB, Nursalim, mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp600 miliar tersebut belum masuk ke kas daerah. Tunggakan itu merupakan akumulasi DBH yang seharusnya diterima sejak tiga tahun lalu.
“DBH kita yang belum disalurkan (Pemerintah Pusat) ke daerah itu juga belum ditransfer. Nilainya sekitar Rp600 miliar. Itu belum masuk,” jelas Nursalim, Senin, 18 Mei 2026.
Menurut Nursalim, dana yang belum cair itu bersumber dari berbagai sektor, terutama sektor pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Ia bahkan menyebut, jika hanya 30 persen dari total tunggakan itu masuk, kondisi keuangan daerah akan sangat terbantu.
“Nah kalau itu masuk 30 persen saja, alhamdulillah,” ujarnya.
Nursalim mengaku optimistis jika DBH tersebut cair, setidaknya bisa menutupi kekurangan dana bagi keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Tahun ini, kontribusi perusahaan tambang itu menurun drastis akibat berkurangnya produksi.
Di tengah tekanan fiskal, Pemprov NTB juga tengah mencari jalan lain untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempercepat pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
“Kita optimis, kita akan maksimalkan, paling tidak tidak ada yang berkurang lah dari aspek belanja,” jelas Nursalim.
Mengenai kapan dana ratusan miliar ini akan ditagih, Nursalim mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Pusat. Ia berharap kebijakan keuangan negara membaik agar transfer bisa segera direalisasikan.
“Kita berkoordinasi dulu. Mudah-mudahan kebijakan keuangan negara bagus, maka mungkin akan bisa masuk,” ungkapnya.
Nursalim juga menjawab soal realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB yang masih jauh dari target. Menurutnya, belum masuknya sejumlah pendapatan dari beberapa sektor menjadi faktor utama, termasuk dari PT AMNT dan DBH pusat.
“Hanya itu saja penyebabnya. Karena ada yang belum masuk seperti PT AMNT,” katanya.
Sebelumnya, Pemprov NTB juga harus menghadapi pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun. Meski demikian, Nursalim mengklaim kondisi keuangan daerah secara umum tetap stabil dan tidak mengalami persoalan serius.