LOMBOK TIMUR — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB bersama International Organization for Migration (IOM) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) meluncurkan program penguatan tata kelola migrasi di tingkat kabupaten dan desa. Pertemuan konsultasi para pemangku kepentingan digelar di Syariah Hotel Lombok Timur, Rabu (20/5/2026), sebagai langkah awal kolaborasi lintas sektor.
Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, Dr. Muh. Fachri, menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah di NTB yang berkaitan langsung dengan migrasi pekerja migran. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, sekitar 21 ribu anak tidak sekolah berada di Kabupaten Lombok Timur.
“Selama ini kita sama-sama bekerja, tetapi belum bekerja bersama. Pelindungan PMI harus dimulai dari desa dan dilakukan secara kolaboratif,” ujar Fachri.
Menurutnya, banyak anak PMI kehilangan pengasuhan akibat ditinggal orang tua bekerja ke luar negeri. Kondisi ini memicu angka putus sekolah yang tinggi di daerah kantong migran seperti Lombok Timur.
Kepala Disnakertrans NTB, Dr. H. Aidy Furqan, mengungkapkan bahwa Pemprov NTB tengah menyiapkan pembangunan sekolah afirmasi khusus anak PMI di Lombok Timur. Program ini menjadi bagian dari upaya menekan angka putus sekolah anak migran yang dipicu lemahnya pengasuhan ketika orang tua bekerja di luar negeri.
“Anak-anak PMI ini harus tetap mendapatkan akses pendidikan dan pengasuhan yang baik. Karena banyak kasus putus sekolah terjadi akibat orang tua bekerja ke luar negeri dan anak kehilangan kontrol pengasuhan,” jelas Aidy.
Selain itu, Pemprov NTB juga menyiapkan program Zero Cost Migrant bagi masyarakat miskin ekstrem usia produktif. Program ini memungkinkan mereka bekerja ke luar negeri tanpa terbebani biaya penempatan, dan akan dipadukan dengan pendampingan literasi keuangan agar PMI memiliki tabungan dan keberlanjutan ekonomi setelah kembali ke daerah asal.
Aidy menyebut, NTB saat ini menjadi provinsi pengirim PMI terbesar keempat secara nasional. Pada tahun 2025, jumlah penempatan PMI asal NTB mencapai sekitar 35.700 orang. Hingga April 2026, tercatat sekitar 7.900 PMI telah diberangkatkan ke luar negeri.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menilai tingginya angka migrasi tenaga kerja dipengaruhi semakin berkurangnya lahan pertanian produktif dan tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat. Berbagai persoalan PMI, mulai dari keberangkatan nonprosedural hingga dampak sosial terhadap keluarga yang ditinggalkan, masih menjadi tantangan di daerah.
KP2MI mendorong penguatan program Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman dan Sejahtera) sebagai bentuk pelindungan PMI berbasis desa. Program ini diharapkan memberikan pendampingan yang lebih baik bagi pekerja migran dan keluarganya di tingkat desa.
“Pak Gubernur sangat konsen terhadap isu pekerja migran. Pelindungan PMI harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya kepada pekerjanya, tetapi juga kepada keluarga dan anak-anaknya,” tegas Aidy mewakili Gubernur NTB.