MATARAM — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan jaminan penuh atas keamanan simpanan nasabah di Nusa Tenggara Barat. Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang S. Hidayat, menegaskan tidak ada bank di provinsi ini yang masuk dalam pengawasan intensif atau berpotensi diserahkan ke LPS untuk penanganan.
"Alhamdulillah sampai hari ini NTB masih sangat aman. Tidak ada bank yang dibisikkan ke saya akan diserahkan ke LPS dalam waktu dekat," ujar Bambang dalam Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) NTB di Mataram, Jumat, 29 Mei 2026.
LPS mencatat, cakupan penjaminan simpanan di NTB jauh melampaui capaian nasional. Sebanyak 99,99 persen rekening nasabah di NTB dijamin penuh oleh LPS, sementara rata-rata nasional hanya 99,94 persen. Artinya, hampir seluruh dana masyarakat yang disimpan di bank dijamin negara.
"NTB masih clean and clear, belum ada isu terkait perbankan. Kita berharap kondisi ini terus terjaga di tengah dinamika ekonomi yang ada," tambah Bambang.
Hingga Maret 2026, jumlah rekening bank di NTB mencapai sekitar 9,7 juta rekening dengan total nominal simpanan Rp 47,3 triliun. Secara tahunan, jumlah rekening tumbuh 4,32 persen dan nominal simpanan naik 4,38 persen.
Bambang menjelaskan, sedikit penurunan jumlah rekening pada Maret lalu disebabkan proses pembersihan data atau cleansing yang dilakukan perbankan. "Termasuk penertiban rekening ganda maupun data nasabah yang tidak aktif," ujarnya. Meski nominal simpanan sempat turun tipis karena faktor musiman, secara umum pertumbuhan tetap positif.
Salah satu indikator positif yang dirilis LPS adalah Indeks Menabung Konsumen. Pada April 2026, indeks ini naik 0,2 poin menjadi 79,7 dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan terutama ditopang oleh meningkatnya kemampuan masyarakat menyisihkan pendapatan untuk menabung.
"Ada masyarakat yang sebelumnya tidak pernah menabung, sekarang mulai menabung. Artinya kemampuan finansial masyarakat masih cukup baik," kata Bambang.
Namun, indeks kemauan menabung tercatat sedikit menurun karena sebagian masyarakat menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk menabung. Kondisi itu dinilai wajar karena tingginya kebutuhan konsumsi saat musim libur dan hari raya.
LPS secara berkala memantau kondisi perbankan melalui data rasio kecukupan modal, kredit bermasalah, dan likuiditas. Jika ditemukan indikasi masalah, LPS akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan ketat. Hingga saat ini, dari 154 bank yang dilikuidasi LPS sejak 2005 hingga Mei 2026, tidak ada satu pun yang berasal dari NTB.