MATARAM — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengumumkan pembangunan sebanyak 15.845 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah rampung. Program ini menjadi prioritas nasional, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memperkuat ekonomi desa.
Pernyataan itu disampaikan Menkop Ferry Juliantono dalam keterangan resmi yang diterima di Mataram, baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa seluruh pembangunan fisik koperasi telah selesai dan kini memasuki tahap pengelolaan serta pemanfaatan.
Menkop menyebutkan, setelah pembangunan fisik tuntas, pemerintah akan memastikan koperasi-koperasi itu berjalan optimal. “Pembangunan fisik koperasi sudah tuntas. Sekarang kita fokus pada pengelolaan dan pemanfaatannya agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa,” ujar Ferry Juliantono.
Pemerintah menargetkan koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan KDMP diharapkan mampu memfasilitasi akses permodalan, pemasaran produk lokal, dan penguatan usaha warga.
Provinsi NTB termasuk dalam wilayah prioritas pembangunan KDMP. Dengan jumlah desa dan kelurahan yang tersebar di 10 kabupaten/kota, program ini menyasar ribuan unit koperasi baru. Namun, data spesifik sebaran unit di NTB belum dirincikan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah daerah setempat diharapkan segera berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi untuk memastikan kelancaran operasional koperasi di lapangan. Langkah ini penting agar program tepat sasaran dan tidak sekadar seremonial.
Menkop Ferry Juliantono menambahkan, pihaknya akan menggelar pelatihan bagi pengurus koperasi desa. Materi pelatihan mencakup tata kelola keuangan, digitalisasi usaha, dan akses pasar. “Kita tidak ingin koperasi hanya berdiri, tapi mati suri. Harus ada pendampingan berkelanjutan,” tegasnya.
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. Dengan total 15.845 unit yang telah rampung, pemerintah optimistis target pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi kerakyatan bisa tercapai.