MATARAM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membawa Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini, ke Jakarta pada Senin (20/7/2026) malam. Ia diterbangkan bersama enam orang lainnya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetya, mengkonfirmasi bahwa dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik mengamankan total 19 orang. Dari jumlah itu, tujuh orang di antaranya diterbangkan ke Jakarta. "Pemeriksaan awal dilakukan di Mako Brimob Polda NTB," ujar Budi dalam keterangannya.
Selain mengamankan para terduga, penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti. Budi Prasetya menyebut barang bukti yang diamankan berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan beberapa dokumen. Perkara ini diduga kuat berkaitan dengan penerimaan oleh Bupati Lombok Barat terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Pantauan Suara NTB, penyidik keluar dari Mako Brimob Polda NTB sekitar pukul 17.32 Wita. Bupati Lombok Barat bersama enam terduga lainnya kemudian dibawa menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid menggunakan kendaraan Toyota Innova berwarna hitam.
Sebelum penerbangan tersebut, tim KPK diketahui telah menyegel sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Lombok Barat pada hari yang sama, Senin (20/7/2026). Tiga lokasi yang dipasangi segel adalah ruang kerja Bupati H. Lalu Ahmad Zaini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPRPKP), serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Lombok Barat.
Di ruang kerja Bupati, tampak segel bertuliskan larangan melewati garis batas dan keterangan "dalam pengawasan KPK". Suasana di ruang staf di depannya tampak lengang. Hal serupa juga terlihat di ruang kerja Kepala PBJ yang pintu masuknya tertutup rapat dan dipasangi plang segel.
Sementara itu, di Kantor Dinas PUPRPKP, ruang kerja Kepala Dinas juga dipasangi segel serupa. Beberapa orang yang diduga bagian dari tim KPK terlihat berada di kantor tersebut bersama Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas. "Mereka masuk ke ruangan Sekretaris Dinas. Tak berselang lama, tim itu keluar bersama Kadis PUPRPKP dan Sekdis, lalu pergi dengan membawa map bening," ujar seorang staf OPD yang enggan disebutkan namanya. Belum diketahui pasti isi dokumen yang dibawa tim penyidik tersebut.
Pejabat terkait di lingkungan Pemkab Lombok Barat belum memberikan keterangan resmi terkait penggeledahan dan penyegelan ini.