JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmennya menuntaskan pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan Provinsi Papua Tengah sesuai tenggat yang telah ditentukan.
Progres konstruksi Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire per 9 Agustus 2026 tercatat sudah mencapai 36,90 persen. Pekerjaan yang ditangani Direktorat Jenderal Cipta Karya ini ditargetkan kelar seluruhnya pada Desember 2026.
Pembangunan gedung dimulai sejak 20 Oktober 2025, dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO), dengan nilai kontrak mencapai Rp355,36 miliar yang bersumber dari APBN.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Bersamaan dengan itu, Kementerian PU turut menyiapkan penataan kawasan pusat pemerintahan yang meliputi gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta pekerjaan plambing dan elektrikal. Pekerjaan yang dimulai Desember 2025 ini ditargetkan rampung bersamaan dengan gedung utama pada Desember 2026, dengan progres saat ini mencapai 25,34 persen.
Aktivitas konstruksi yang berlangsung di kawasan penataan antara lain penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pekerjaan pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.
Kawasan pusat pemerintahan ini berjarak sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure dengan waktu tempuh 30 menit, dan sekitar 28,5 kilometer dari pusat Kabupaten Nabire dengan waktu tempuh sekitar 60 menit.
Target penyelesaian pada akhir 2026 ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua, sekaligus mencerminkan semangat PU 608 Kementerian PU dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua.