GIRI MENANG — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar upacara puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Bencingah Agung Kantor Bupati, Senin (17/8/2026). Upacara yang berlangsung khidmat ini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, melainkan dijadikan titik balik perbaikan tata kelola pemerintahan setelah daerah tersebut dilanda musibah akibat kepala daerahnya tersangkut kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, yang bertindak sebagai inspektur upacara, menyampaikan orasi kebangsaan yang menekankan pentingnya refleksi bagi seluruh aparatur sipil negara. Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap program dan kebijakan pemerintah tidak akan berarti tanpa adanya langkah konkret untuk memperbaiki kekurangan yang ada.
"Refleksi itu bukan hanya mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, tetapi juga melihat apa yang salah dan apa yang masih kurang. Setelah itu harus ada komitmen untuk memperbaikinya," ujar Wabup yang akrab disapa Umi Nurul tersebut.
Dalam momentum kemerdekaan ini, Nurul Adha secara khusus mengajak seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membangun komitmen bersama. Ia menekankan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
"Korupsi itu diawali dari niat. Karena itu, mari kita luruskan niat. Kalau niat kita benar-benar untuk masyarakat, maka seluruh potensi yang ada harus kita kembangkan dan APBD harus betul-betul diperuntukkan bagi rakyat," tegasnya di hadapan peserta upacara.
Selain integritas, Wabup juga menyoroti pentingnya profesionalisme dalam bekerja. Menurutnya, bekerja secara profesional berarti berada pada jalur yang benar dan sesuai aturan, sehingga hasilnya akan kembali dinikmati oleh masyarakat.
Nurul Adha tidak hanya berhenti pada imbauan seremonial. Ia meminta para kepala OPD untuk mengubah kebiasaan bekerja dari balik meja dan lebih aktif turun ke lapangan. Hal ini dinilai penting untuk mengidentifikasi secara langsung persoalan yang dihadapi warga.
Salah satu persoalan yang ia soroti adalah kondisi infrastruktur jalan yang rusak. Wabup mencontohkan adanya informasi mengenai warga yang harus menghadapi kondisi darurat di perjalanan akibat buruknya akses jalan, termasuk kasus ibu melahirkan sebelum sempat tiba di rumah sakit.
"Hal-hal seperti ini membutuhkan kebersamaan dan kekompakan. Kita harus turun bersama-sama, membangun kepekaan dan menguatkan semangat bekerja untuk rakyat," tuturnya.
Wabup berharap semangat refleksi kemerdekaan ke-81 tidak berhenti pada pernyataan atau kegiatan seremonial belaka. Semangat tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja nyata melalui pelayanan publik yang lebih responsif dan pembangunan yang tepat sasaran.
Ia optimistis perubahan di Lombok Barat dapat diwujudkan secara bertahap apabila seluruh jajaran pemerintah daerah mampu menjaga integritas, bekerja profesional, serta meningkatkan kepekaan terhadap persoalan warga. "Saya kira, insyaallah Lombok Barat pasti ada perbaikannya," pungkasnya.
Upacara HUT ke-81 RI ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPRD Lalu Ivan Indaryadi yang bertugas membacakan naskah proklamasi, mantan pejabat, tokoh lintas agama, para tuan guru, serta perwakilan tokoh pemuda, aktivis, NGO, kepala sekolah, dan guru.