MATARAM — Inspektorat Provinsi NTB buka suara soal rencana pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran di lingkungan KONI NTB. Total dana hibah yang disiapkan untuk pesta olahraga antar-kabupaten/kota itu mencapai Rp10 miliar dari APBD, melengkapi total kebutuhan penyelenggaraan yang diperkirakan menembus Rp15 miliar.
Kekurangan anggaran sebesar Rp5 miliar disebut akan ditutup dari dukungan sponsor. Besaran nominal inilah yang kemudian memicu pertanyaan publik mengenai ketepatan sasaran dan pertanggungjawaban keuangan di internal panitia pelaksana.
Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman, menegaskan bahwa audit tersebut lahir dari aspirasi masyarakat, bukan karena adanya laporan dugaan pidana tertentu. Pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebelum menurunkan tim ke lapangan.
"Itu jadi salah satu, mungkin saya belum laporkan ke pimpinan, ya. Tetapi kalau itu memang mintanya masyarakat, saya akan siap untuk melakukan audit," ungkap Budi Herman saat ditemui di Gedung Kantor Gubernur NTB, kemarin.
Meski demikian, Budi membantah jika audit ini dikaitkan dengan proses pendaftaran calon Ketua KONI NTB periode 2026–2030 yang tengah berjalan. Menurutnya, fokus utama pemeriksaan adalah memastikan kepatuhan penggunaan uang negara.
"Makanya kami melakukan konfirmasi. Kalau dari kami, murni untuk mengetahui apakah anggaran tersebut digunakan sesuai peruntukannya atau tidak," ujarnya.
Rencana audit ini mengemuka setelah DPD II KNPI Kota Mataram menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Inspektorat NTB, Jalan Langko. Mereka menyuarakan tuntutan transparansi pengelolaan keuangan publik serta menyoroti tata kelola organisasi olahraga di NTB.
Menanggapi hal itu, Budi Herman menegaskan bahwa setiap aspirasi harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku. "Siapapun boleh saja menggunakan baju KNPI, tetapi kalau menyuarakan aspirasi tentu ada izin dan prosedurnya. Itu yang harus kami ketahui," jelasnya.
Namun, ia menampik bahwa audit akan menyasar dugaan penggelapan dana pendaftaran atau banyaknya kerusuhan dalam sejumlah pertandingan. Menurutnya, indikator tersebut di luar kewenangan Inspektorat selama tidak berkaitan langsung dengan penggunaan APBD.
"Apakah indikator banyaknya kerusuhan juga akan diaudit? Kami tidak mengarah ke sana. Ada dugaan penggelapan dana pendaftaran? Itu masih sebatas dugaan dan tugas kami belum sampai ke sana," tegasnya.
Budi Herman mengakui bahwa Inspektorat NTB masih memiliki sejumlah pekerjaan rutin dan mandatori yang harus diselesaikan. Namun, audit terkait penggunaan anggaran daerah telah menjadi arah kerja utama institusinya di tahun ini.
"Itu bukan rencana lagi, tetapi memang sudah menjadi arah kami," ujarnya.
Soal kesiapan anggaran internal, ia memastikan kondisi keuangan Inspektorat masih cukup untuk mendukung kebutuhan kerja, termasuk publikasi dan kerja sama program pemerintah. Meski belum sepenuhnya sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri, kebutuhan operasional disebut tetap aman.
"Kami belum sampai ke tahap itu, baru sebatas wacana. Menurut saya, bagus kalau teman-teman mendukung program kita," katanya.
Hingga saat ini, Inspektorat NTB mengaku belum melakukan komunikasi khusus dengan pengurus KONI NTB. Pemeriksaan baru akan dilakukan setelah pertanggungjawaban penggunaan anggaran disampaikan secara resmi oleh penyelenggara.
"Saya tidak tahu. Maksudnya, kalau memang anggarannya besar, ya besar. Namun, dengan jumlah uang sebesar itu, tentu harus jelas penggunaannya," jelas Budi Herman.
Ia menambahkan, dari laporan pertanggungjawaban nantinya, Inspektorat akan menilai kesesuaian penggunaan dana dengan peraturan yang berlaku. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, maka proses audit dapat diperdalam sesuai ketentuan.