MATARAM — Rancangan perubahan APBD 2026 yang diajukan eksekutif ke DPRD NTB tidak hanya memuat kenaikan belanja hingga Rp 269 miliar, tetapi juga menegaskan arah pembangunan yang akan dijalankan. Dalam dokumen tersebut, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 369 miliar dan akan ditutup melalui pembiayaan neto daerah.
Wagub Dinda menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menyurutkan semangat pembangunan. Ia mengingatkan momentum HUT ke-81 RI menjadi pengingat untuk mengisi kemerdekaan dengan kebijakan yang menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
"Meski kita dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan berbagai tantangan global, semangat untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tidak boleh surut. Kita harus terus bergerak dan bekerja," ujar Wagub Dinda di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
PAD dan Dana Transfer Naik, Pendapatan Lain Turun Drastis
Pada sisi pendapatan, perubahan APBD 2026 mencatat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,56 persen, dari sekitar Rp 3,02 triliun menjadi Rp 3,06 triliun. Dana transfer juga mengalami kenaikan 2,48 persen, dari Rp 2,148 triliun menjadi sekitar Rp 2,49 triliun.
Kondisi berbeda terjadi pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pos ini justru terkoreksi tajam hingga 42,54 persen, dari sekitar Rp 114 miliar menjadi hanya Rp 56 miliar.
Tiga Agenda Prioritas: Kemiskinan, Pangan, dan Pariwisata
Wagub Dinda memaparkan tiga agenda prioritas yang menjadi fokus pembangunan NTB. Pertama, pengentasan kemiskinan ekstrem. Kedua, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian beserta subsektornya.
Ketiga, menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Ketiga agenda ini, kata dia, harus dijalankan konsisten untuk mewujudkan visi daerah yang makmur dan berkeadilan.
"Setiap rupiah yang dikelola harus mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Event Nasional dan Internasional Jadi Pengungkit Ekonomi
Dinda juga mengingatkan agar kepercayaan yang diberikan kepada NTB sebagai tuan rumah berbagai event berskala nasional dan internasional tidak berhenti pada seremoni. Pelaksanaan event harus mampu mendorong dampak ekonomi nyata bagi pariwisata, UMKM, dan masyarakat luas.
Ia berharap pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS bersama DPRD dapat berlangsung konstruktif dan terbuka. "Yang kita inginkan bukan hanya dokumen anggaran yang selesai secara administratif, tetapi kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
DPRD Apresiasi Respons Cepat Bantuan Gempa NTT
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, mengapresiasi langkah cepat Pemprov NTB menyalurkan bantuan tanggap darurat untuk korban gempa di NTT. Menurutnya, respons ini wujud kebersamaan antardaerah, terlebih NTB pernah mengalami bencana serupa pada 2018.
Sebelumnya, Wagub Dinda juga menyampaikan belasungkawa atas musibah gempa yang menimpa masyarakat NTT. "Semoga bantuan yang kita berikan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana dan memberikan kekuatan bagi mereka untuk segera bangkit dan pulih kembali," katanya.
