LOMBOK TIMUR — Sebanyak 157 desa di Lombok Timur akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada Februari 2027. Pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran sekitar Rp14 miliar untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan lancar tanpa membebani iuran dari desa.
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menargetkan seluruh proses pemilihan rampung sebelum Ramadan dan Idulfitri. Hal ini penting agar desa-desa peserta Pilkades segera memiliki kepala desa definitif.
"Kita sedang kumpul-kumpulkan anggaran dari sekarang. Supaya kita bisa melaksanakan sesuai dengan rencana kita di bulan Februari untuk pemilihan per desa," ujarnya.
Dari total anggaran Rp14 miliar, sekitar Rp12 miliar direncanakan sebagai hibah untuk desa. Dana ini akan digunakan untuk mendukung kebutuhan panitia dalam melaksanakan berbagai tahapan Pilkades di tingkat desa.
Sementara itu, sekitar Rp1,9 miliar dialokasikan untuk kebutuhan pemerintah kabupaten. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur, Hambali, mengatakan angka tersebut merupakan hasil pembahasan dari usulan awal pemerintah sebesar Rp16 miliar.
"Yang kita usulkan dulu sekitar Rp16 miliar. Tapi disetujui Rp14 miliar," kata Hambali.
Hambali menjelaskan pemerintah masih akan menghitung kembali sejumlah kebutuhan agar pelaksanaan Pilkades sesuai dengan anggaran yang tersedia. Pihaknya akan berkoordinasi dengan tim kabupaten untuk mengevaluasi pos-pos yang bisa didekatkan atau dikurangi.
"Kita akan rapat lagi apa yang bisa kita dekatkan, apa yang bisa kita kurangi. Nanti tergantung kesepakatan dari tim kabupaten," ujarnya.
Saat ini, Pemkab Lombok Timur masih berada pada tahap persiapan. Pemerintah telah menyiapkan regulasi dan membentuk panitia tingkat kabupaten. Langkah berikutnya adalah mengirim surat kepada desa untuk membentuk panitia tingkat desa.
Setelah panitia terbentuk, desa akan melakukan pemutakhiran data pemilih. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di setiap desa. Panitia juga akan mencocokkan data pemilih terakhir dengan kondisi faktual di lapangan.
Hambali menambahkan, pemerintah masih menunggu penetapan APBD Perubahan agar tahapan Pilkades dapat berjalan lebih lanjut. "Mudah-mudahan perubahan ini segera ditetapkan oleh dewan sehingga tahapan ini bisa berjalan," katanya.
Adapun jumlah desa yang mengikuti Pilkades serentak 2027 mencapai sekitar 60 persen dari total 239 desa di Lombok Timur.