NUSA TENGGARA BARAT — Pemerintah menargetkan nilai ekspor nikel Indonesia sedikitnya mencapai 45 miliar dolar AS sepanjang 2026, naik dari lebih 40 miliar dolar AS pada 2025. Target ini menjadi penegasan bahwa kebijakan hilirisasi yang dimulai dengan penghentian ekspor bijih nikel mampu melipatgandakan nilai tambah sumber daya alam. Bagi pelaku industri dan investor, angka itu menjadi sinyal arah kebijakan pengolahan mineral nasional setidaknya hingga 2040.
Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan target ekspor nikel 2026 dalam pernyataan yang dikutip Kamis, 15 Oktober. Pemerintah menilai lonjakan nilai ekspor nikel selama delapan tahun terakhir adalah bukti bahwa pengolahan di dalam negeri memberi manfaat ekonomi jauh lebih besar dibanding menjual bahan mentah. Sebelum kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan, nilai ekspor nikel Indonesia hanya sekitar 3,3 miliar dolar AS per tahun pada 2017–2018.
Perjalanan angka ekspor nikel Indonesia bergerak naik bertahap. Nilai ekspor berada di kisaran 3,3 miliar dolar AS pada 2017–2018, melompat menjadi 34 miliar dolar AS pada 2023, lalu melewati 40 miliar dolar AS pada 2025. Dari titik itu, pemerintah menetapkan target minimal 45 miliar dolar AS untuk 2026.
Kenaikan tersebut tidak lepas dari pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri setelah ekspor bijih nikel dihentikan. "Hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional," ujar Bahlil.
Menurut dia, nikel menjadi contoh nyata manfaat hilirisasi. Sumber daya alam memberi manfaat jauh lebih besar ketika diolah sebelum dipasarkan, bukan dijual dalam bentuk mentah.
Dampak hilirisasi nikel tidak berhenti pada pembangunan smelter. Bahlil menyebut kebijakan ini turut mendorong tumbuhnya industri pendukung, meningkatkan partisipasi pengusaha nasional, memperkuat penguasaan teknologi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas pasar produk bernilai tambah.
Rantai pasok yang terbentuk di sekitar smelter membuka peluang bagi kontraktor lokal, penyedia jasa logistik, hingga usaha kecil di daerah operasi tambang dan pengolahan. Efek berganda inilah yang menjadi alasan pemerintah mempertahankan kebijakan hilirisasi meski sempat menghadapi gugatan dari sejumlah mitra dagang di forum internasional.
Untuk memperluas manfaat ke sektor lain, pemerintah telah menyiapkan peta jalan hilirisasi hingga 2040 dengan target investasi 618 miliar dolar AS. Cakupannya tidak terbatas pada mineral dan batu bara, tetapi juga minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, hingga pertanian.
"Saya ingin menyampaikan bahwa master plan ke depan hilirisasi Indonesia pada tahun 2040 target kita mencapai 618 miliar dolar AS," tandas Bahlil.
Jika target investasi itu terealisasi, hilirisasi akan menjadi salah satu mesin utama transformasi struktur ekonomi Indonesia. Pemerintah memandang kebijakan ini sebagai jalan memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus menaikkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya untuk komoditas mineral yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik.
Bagi pasar, target ekspor nikel 45 miliar dolar AS pada 2026 menjadi acuan untuk menilai arah kebijakan pengolahan mineral ke depan. Realisasinya akan bergantung pada harga nikel global, kapasitas smelter yang beroperasi, serta permintaan dari industri baterai dan baja tahan karat di pasar ekspor utama seperti Tiongkok.