PRAYA — Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menegaskan dana sumbangan itu tetap menjadi hak masyarakat dan akan disalurkan pada waktunya. Penahanan dilakukan karena proses pembangunan ulang kampung adat membutuhkan waktu panjang.
“Ini (dana sumbangan) adalah hak masyarakat. Jadi pasti akan disampaikan,” kata Firman kepada Suara NTB, Senin (9/11/2026).
Firman menjelaskan, penyaluran dana secara langsung dikhawatirkan membuat sumbangan habis sebelum pembangunan selesai. Pemerintah memilih menunggu waktu yang tepat agar pemanfaatannya lebih terarah.
“Jadi nanti pada waktunya dananya pasti akan kita salurkan,” ujarnya.
Ia berharap warga memakai dana tersebut secara bijak. Prioritasnya untuk mendukung pembangunan kembali Kampung Adat Sade dan kebutuhan mendesak lainnya, sehingga niat baik para pemberi sumbangan tersampaikan.
Proses rekonstruksi Kampung Adat Sade masih berjalan. Beberapa fasilitas umum seperti masjid dan museum tengah dikerjakan pihak ketiga, sementara pembangunan rumah adat dilakukan warga sendiri.
Untuk fasilitas keselamatan bangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, prosesnya masih tahap finalisasi desain. Sejumlah kementerian dan lembaga terlibat, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten.
Firman menyebut pembangunan fasilitas keselamatan belum bisa dimulai karena kondisi lapangan belum memungkinkan. Warga saat ini masih fokus menyelesaikan rumah adat masing-masing.
“Jaringan fasilitas keselamatan bangunan ini sesuai desainnya akan dibangun di bawah tanah. Jadi untuk pembangunannya menunggu kesiapan kondisi di lapangan dulu,” imbuhnya.
Pemerintah memastikan pembangunan fasilitas keselamatan menunggu rumah adat rampung lebih dulu. Setelah itu, baru pekerjaan konstruksi penunjang keselamatan bangunan bisa dieksekusi.