MATARAM — Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah NTB Nursalim menyebut alokasi Rp60 miliar telah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2027. Angka itu baru tahap pembukaan, bukan total kebutuhan pembiayaan PON 2028 yang akan digelar di NTB dan NTT.
Menurut Nursalim, dana tersebut tidak dikelola lewat satu pintu. Sebagian dialirkan sebagai hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia NTB, sebagian lagi masuk belanja langsung tiap perangkat daerah sesuai tugasnya masing-masing.
"Sudah ada yang dialokasikan pada 2027. Saat ini yang sudah masuk di RAPBD 2027 itu Rp60 miliar," kata Nursalim saat dikonfirmasi di Mataram, Selasa (10/11).
Perbaikan dan renovasi arena pertandingan tidak masuk dalam alokasi hibah KONI. Pekerjaan itu diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman NTB.
Pembagian tugas antarsektor ini disebut Nursalim sebagai bentuk pemetaan awal. Pemprov tidak ingin seluruh beban penyelenggaraan menumpuk di satu instansi sebelum kebutuhan riil tiap cabang olahraga terhitung.
Pemprov NTB sebenarnya sudah menyiapkan Rp7 miliar melalui APBD Perubahan 2026 untuk mendukung persiapan PON. Dana itu belum keluar dari kas daerah.
BKAD masih menunggu pengajuan resmi dari KONI NTB beserta kelengkapan administrasinya. Nursalim meminta pengurus KONI bergerak cepat karena masa tahapan APBD Perubahan 2026 tersisa beberapa hari.
"Saya mohon KONI segera mengajukan pencairannya untuk persiapan PON ini, karena waktu APBD Perubahan tinggal beberapa hari," ujarnya.
BKAD berjanji memproses pencairan begitu seluruh persyaratan dipenuhi. Harapannya, dana tersebut bisa langsung dipakai membiayai kebutuhan persiapan yang sudah menunggu.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB Syamsul Hadi menilai angka kebutuhan PON 2028 yang sempat diperkirakan mencapai Rp1 triliun terlalu tinggi. Pemprov memilih menghitung ulang berdasarkan kemampuan fiskal, kesiapan venue, dan cabang olahraga yang memungkinkan digelar.
"Iya, kita kan realistis saja, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi, intinya tidak ada pembangunan venue baru," ungkap Syamsul.
Dikpora NTB sudah menyusun usulan anggaran, tetapi angka definitif belum masuk dokumen penganggaran. Syamsul memastikan usulan itu tidak sampai Rp1 triliun.
"Tidak sampai Rp1 triliun. Kita juga punya rumus-rumus anggaran, sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Pemprov NTB menjadwalkan pembahasan khusus dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, kementerian terkait, KONI Pusat, serta pemerintah kabupaten/kota. Forum itu akan memetakan pembagian venue dan lokasi pertandingan dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas tiap daerah.
DKI Jakarta disiapkan membantu penyelenggaraan sejumlah cabang olahraga yang butuh fasilitas berstandar khusus. Skema ini diharapkan membuat tanggung jawab penyelenggaraan lebih proporsional, sehingga pembiayaan tidak sepenuhnya dibebankan ke NTB dan NTT sebagai tuan rumah.
Nursalim menegaskan kesuksesan PON 2028 tidak bergantung pada anggaran Pemprov semata. Pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal diminta ikut mengambil bagian.
"Insyaallah PON 2028 bisa sukses karena akan ada kolaborasi juga dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal," ujarnya.