MATARAM — Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengapresiasi konsistensi pemerintah pusat yang tetap menunjuk NTB dan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2028. Meski demikian, ia mengakui bahwa beban pembiayaan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada APBN.
Anggaran Daerah Mulai Dibahas Tahun Depan
Pembahasan alokasi anggaran untuk persiapan PON akan dimasukkan dalam Rancangan APBD 2027. Menurut Isvie, DPRD bersama pemerintah daerah akan mulai merinci kebutuhan pembiayaan pada pembahasan tersebut.
“Persiapan tentu mencakup anggaran dan atlet. Pemerintah daerah harus benar-benar mempersiapkan keduanya karena kami menargetkan masuk lima besar,” ujarnya di Mataram, baru-baru ini.
Skema Pembiayaan: APBN Dominan, APBD sebagai Pendukung
Isvie menegaskan bahwa porsi terbesar pembiayaan PON tetap diharapkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah daerah hanya akan mendukung melalui ruang fiskal yang tersedia tanpa mengganggu program pembangunan lain.
“Insya Allah tidak akan mengganggu belanja lainnya. Namun, kami berharap pemerintah pusat memberikan porsi pembiayaan yang cukup,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyerahkan surat keputusan penetapan tuan rumah kepada pemerintah daerah di Jakarta pada Selasa (23/6). Keputusan ini menjadi pijakan awal bagi NTB dan NTT untuk bergerak cepat.
Target NTB: Lima Besar di PON 2028
Target masuk lima besar menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. Persiapan atlet dinilai sama pentingnya dengan kesiapan anggaran. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk segera memetakan cabang olahraga unggulan dan memulai pembinaan sejak dini.
“Kami bersyukur dan berterima kasih karena pemerintah pusat tetap konsisten menetapkan NTB dan NTT sebagai tuan rumah, dengan beberapa arena pertandingan dipindahkan ke DKI Jakarta,” kata Isvie.
Pemindahan beberapa arena ke Jakarta disebut-sebut sebagai langkah efisiensi. Namun, hal ini tidak mengurangi semangat daerah untuk menyelenggarakan pesta olahraga terbesar di Indonesia tersebut.
Apa Langkah Selanjutnya?
Setelah pembahasan anggaran di APBD 2027, langkah konkret berikutnya adalah penyusunan master plan venue dan program pembinaan atlet. DPRD NTB berkomitmen mengawal proses ini agar tidak molor dari jadwal.
Dengan waktu kurang dari tiga tahun, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci. Kegagalan persiapan tidak hanya mencoreng nama daerah, tetapi juga merugikan atlet yang telah dipersiapkan.
