GIRI MENANG — Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, menegaskan bahwa inovasi yang diajukan setiap OPD tidak bisa lagi sekadar memenuhi syarat administrasi. Dalam pembukaan bimbingan teknis, ia meminta seluruh peserta menunjukkan kebaruan, manfaat, dan dampak yang terukur dari inovasi masing-masing.
"Jangan menganggap inovasi sebagai rutinitas. Yang dituntut pemerintah saat ini adalah inovasi yang berdampak, baik dalam mempercepat pelayanan publik maupun memberikan manfaat ekonomi yang dapat diukur," tegas Aryadi.
Pendampingan Langsung dari Tim Teknis BRIDA
Bimtek ini dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama diikuti 19 OPD, sementara sisanya mengikuti sesi kedua. Tim Pokja Riset Bidang Inovasi, Hilirisasi dan Kemitraan BRIDA bersama tim teknis mendampingi peserta mulai dari tahap awal penginputan hingga verifikasi kelengkapan dokumen pendukung.
Materi pendampingan mencakup pemenuhan 22 instrumen bukti dukung, penguatan substansi inovasi agar memenuhi aspek regulasi, keterlibatan SDM, kecepatan inovasi, kemanfaatan, kebaruan, replikasi, dan kualitas video inovasi. Aryadi menekankan bahwa pemerintah pusat kini menitikberatkan penilaian pada implementasi dan dampak, bukan lagi sekadar banyaknya proposal yang diajukan.
Inovasi yang Sedang Dikembangkan OPD: Dari Siaga Bencana hingga TPP ASN
Dalam sesi diskusi, sejumlah OPD memaparkan inovasi yang tengah dikembangkan. BPBD menyiapkan inovasi Siap Siaga, Disnakertrans mengembangkan Pepadu Plus ke arah skill centre untuk perluasan kesempatan kerja, dan BKD menghadirkan inovasi TPP ASN yang mendorong partisipasi masyarakat melalui aplikasi percepatan administrasi kepegawaian.
Seluruh inovasi tersebut mendapat masukan teknis agar sesuai dengan instrumen penilaian IGA 2026. Setiap OPD diminta melengkapi bukti dukung berupa proses bisnis, video, success story, serta data yang menunjukkan perubahan signifikan sebelum dan sesudah inovasi diterapkan.
Target IID NTB: Dari 74,23 ke 75
Aryadi menjelaskan bahwa pada penilaian IGA tahun sebelumnya, NTB berhasil menaikkan nilai Indeks Inovasi Daerah dari sekitar 64 menjadi 74,23. Capaian itu diperoleh melalui perbaikan kualitas inovasi dan penambahan inovasi yang memenuhi indikator penilaian. Tahun ini, BRIDA menargetkan nilai tersebut bisa melampaui 75.
Ia menambahkan, keberhasilan peningkatan indeks tidak hanya bergantung pada BRIDA, melainkan tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Setiap OPD diharapkan mampu menghadirkan inovasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, disertai data yang menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan maupun penyelesaian permasalahan publik.
Melalui bimbingan teknis ini, BRIDA Provinsi NTB berharap setiap perangkat daerah mampu menghadirkan inovasi yang berkualitas, terukur, mudah direplikasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah ini sekaligus mendukung pencapaian Dana Insentif Daerah (DID) dan memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan daerah.
